TAJUKNASIONAL.COM Menjelang puncak arus mudik, DPR RI menyoroti soal kenyamanan perjalanan sering kali mengalahkan isu yang jauh lebih genting keselamatan di jalan.
Di banyak daerah, sepeda motor masih menjadi pilihan utama karena dianggap paling fleksibel, mudah menembus kemacetan, dan biaya operasionalnya relatif terjangkau.
Namun di balik kepraktisan itu, risiko kecelakaan pemudik roda dua terus menghantui setiap musim mudik dan angkanya tidak bisa dianggap wajar.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menyoroti tingginya angka kecelakaan yang dialami pemudik yang menggunakan sepeda motor.
Ia menilai kondisi ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah menjelang arus mudik, mengingat kendaraan roda dua masih menjadi moda transportasi yang banyak digunakan masyarakat.
Baca Juga: Ketua Komisi III DPR RI Tegaskan MBG Masuk APBN, “Seluruh Fraksi Bulat”, Tinggal Pengawasan
Berdasarkan informasi yang diterimanya, dalam beberapa tahun terakhir, kecelakaan selama masa mudik didominasi oleh pengguna sepeda motor. Hal tersebut, menurutnya, menjadi sinyal kuat bahwa aspek keselamatan pemudik roda dua masih menjadi persoalan yang perlu ditangani secara lebih sistematis oleh pemerintah, mulai dari kebijakan transportasi hingga ketersediaan layanan pengalihan moda yang aman.
“Saya mencatat bahwa dalam kurun waktu 2022 hingga 2025, sekitar 75,9 persen kecelakaan selama masa mudik dialami oleh pengguna sepeda motor. Angka ini setara dengan sekitar 179.566 pemudik,” ujar Syaiful saat hadir dalam kegiatan Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Abdul Muis, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Ia pun memandang, angka kecelakaan ini masih dapat ditekan melalui kebijakan yang tepat. Salah satunya dengan memberikan alternatif moda transportasi yang lebih aman bagi masyarakat yang selama ini memilih mudik menggunakan sepeda motor.
Menurut Huda, pemerintah masih memiliki waktu untuk mengkaji langkah-langkah kebijakan guna mengurangi jumlah pemudik sepeda motor. Pembatasan, katanya, perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat, sembari memastikan pilihan transportasi lain benar-benar tersedia.
