Program Makan Bergizi Gratis Jadi Sorotan
Badan Gizi Nasional menjadi sorotan karena mengelola program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Nurhadi, selain transparansi penggunaan anggaran, potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan program juga harus diantisipasi sejak awal.
“Dengan pagu sebesar Rp217 triliun, BGN wajib memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal. DPR juga sebaiknya membentuk Tim Khusus Pengawas MBG,” katanya.
Nurhadi juga mengingatkan agar tidak ada oknum yang menjadikan proyek pangan ini sebagai ajang mencari keuntungan pribadi. “Anggaran sebesar ini bisa saja jadi sasaran empuk bagi pihak-pihak tak bertanggung jawab bila pengawasannya lemah,” tegasnya.
Kinerja Petugas di Lapangan Perlu Dievaluasi
Di lapangan, Nurhadi menyoroti laporan masyarakat mengenai kinerja para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang terlibat dalam program MBG. Ia menilai sejumlah petugas kurang responsif terhadap partisipasi publik dan bahkan mempersulit akses warga.
“Ini sudah masuk laporan ke kami. BGN harus bersikap tegas terhadap petugas-petugas nakal yang mempersulit warga ikut terlibat dalam program,” ujar legislator dari Dapil Jawa Timur VI itu.
BGN Lampaui Kementerian Pertahanan dalam Besaran Anggaran
Berdasarkan dokumen resmi KEM-PPKF 2026, BGN menempati posisi teratas dalam daftar kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar, melampaui Kementerian Pertahanan yang sebelumnya selalu mendominasi.
10 Besar K/L dengan Anggaran Tertinggi RAPBN 2026:
- Badan Gizi Nasional (BGN) – Rp217,86 triliun
- Kementerian Pertahanan – Rp167,4 triliun
- Kepolisian Negara RI (Polri) – Rp109,67 triliun
- Kementerian Kesehatan – Rp104,35 triliun
- Kementerian Sosial – Rp76,04 triliun
- Kementerian Agama – Rp75,21 triliun
- Kementerian PUPR – Rp70,85 triliun
- Kemendikti-Sains-Teknologi – Rp55,45 triliun
- Kementerian Keuangan – Rp47,13 triliun
- Kemendikdasmen – Rp33,65 triliun
