TajukNasional Kebijakan tarif impor sebesar 32 persen yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap produk Indonesia belum memberikan dampak langsung terhadap sektor agraria dan tata ruang. Hal ini diungkapkan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, usai menghadiri diskusi panel yang digelar oleh The Yudhoyono Institute di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (13/4).
“Kalau saya melihat, dampak secara langsung memang belum ada saat ini,” ujar Ossy.
Meski demikian, ia menilai bahwa kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump merupakan sinyal agar negara-negara lain lebih membuka akses dan kemudahan perdagangan dengan AS. Indonesia, menurutnya, harus merespons situasi global ini dengan meningkatkan daya saing, salah satunya melalui kelancaran arus investasi.
Sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, Kementerian ATR/BPN memainkan peran penting dalam menciptakan ekosistem investasi yang sehat. Salah satunya melalui penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), yang hanya bisa dikeluarkan jika daerah telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang jelas dan terverifikasi.
“Pak Menteri Nusron Wahid sangat aktif memberikan briefing dan sosialisasi kepada kepala daerah untuk mempercepat penataan tata ruang di wilayah masing-masing,” lanjut Ossy.
Hingga Februari 2025, Kementerian ATR/BPN mencatat bahwa dari total sekitar 2.000 RDTR yang ditargetkan, baru 619 yang telah tersedia. Keterbatasan ini masih menjadi hambatan dalam proses perizinan dan penanaman modal di berbagai daerah.
Pemerintah berharap percepatan penyusunan RDTR ini akan membuka jalan bagi peningkatan investasi, khususnya dalam menjawab tantangan global dan menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika geopolitik dunia.
