TAJUKNASIONAL.COM Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, meminta PDI Perjuangan memperjelas posisi politiknya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Jazilul, sikap politik partai perlu dinyatakan secara tegas agar tidak menimbulkan kesan berada di dua posisi sekaligus.
Pernyataan itu disampaikan Jazilul saat merespons pertanyaan mengenai dugaan keterlibatan politikus PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta. Ia menilai setiap partai politik memiliki hak menentukan posisi, baik mendukung pemerintah maupun berada di luar pemerintahan.
Namun, Jazilul berharap sikap tersebut tidak dibuat samar. Ia menyebut pemerintahan saat ini sedang berupaya menjalankan sejumlah program prioritas yang membutuhkan dukungan politik dan soliditas.
“Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu,” kata Jazilul kepada wartawan, dikutip Jumat (19/6/2026).
Baca Juga: BEM Bersatu Tuding PDIP Tunggangi Gerakan Mahasiswa soal MBG, Ini Klarifikasi Guntur Romli
Ketua Fraksi PKB DPR RI itu mengatakan partai-partai pendukung pemerintah sedang bekerja untuk mengawal janji Presiden Prabowo. Menurutnya, seluruh program yang sudah ditata membutuhkan kepastian dukungan agar pelaksanaannya berjalan sesuai target.
Jazilul menegaskan, PKB tetap menghormati pilihan politik setiap partai. Meski demikian, ia mengingatkan sikap yang tidak jelas dapat menimbulkan kesan mengganggu jalannya agenda pemerintahan.
“Jadi kami harap posisinya jelas, jangan abu-abu. Kita sedang bergerak agar semua program berjalan sesuai dengan target,” ujarnya.
Saat ditanya mengenai posisi PDIP sebagai partai penyeimbang, Jazilul mengaku belum melihat kejelasan sikap tersebut. Ia menilai selama ini masih muncul kesan PDIP berada di antara posisi mendukung dan mengkritik pemerintah.
Pernyataan Jazilul kemudian ditanggapi Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira. Andreas menegaskan bahwa sikap politik PDIP sudah jelas. Menurutnya, PDIP merupakan partai penyeimbang di luar pemerintahan.
“Partai penyeimbang di luar pemerintahan,” kata Andreas kepada wartawan, Jumat (19/6/2026).
Andreas menjelaskan, posisi tersebut merupakan keputusan resmi partai. Karena itu, ia menilai tidak perlu ada pihak lain yang mempertanyakan sikap politik PDIP.
“Itu keputusan kongres partai,” sambungnya.
Baca JUga: BGN Moratorium Dapur Baru, PDIP Dukung Tata Kelola MBG Lebih Transparan
Andreas juga mengatakan PDIP tidak pernah mencampuri urusan partai politik lain. Ia berharap partai lain juga tidak mengurusi keputusan internal PDIP. Menurutnya, masyarakat yang akan menilai sikap politik masing-masing partai dalam perjalanan demokrasi.
Di sisi lain, Andreas justru mempertanyakan kejelasan sikap partai-partai yang berada di dalam koalisi pemerintahan. Ia menilai persoalan posisi politik tidak hanya dapat diarahkan kepada PDIP.
