TajukPolitik – Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (Akses) Suroto menilai pengesahan Perppu Ciptaker menjadi preseden buruk bagi perlindungan bagi kedaulatan rakyat dan demokrasi.
Hal tersebut Suroto lontarkan menanggapi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Aturan itu disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dalam rapat paripurna, Selasa, 21 Maret 2023.
Selain itu, disahkannya Perpu Cipta Kerja menjadi UU menunjukan bahwa birokrasi dan kekuasaan pemerintah itu telah mengangkangi hukum.
“Rakyat menjadi telah kehilangan kedaulatanya dan sistem fasisme telah mendapat pintu pertamanya yang akan mengancam kepentingan masyarakat secara luas,” ucap dia.
Ditambah lagi, Suroto berujar, uji materi UU Cipta Kerja itu sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Selain itu substansinya ditengarai oleh banyak kalangan berpotensi merugikan masyarakat.
“Sebut saja soal masalah ancaman lingkungan, ketenagakerjaan dan ekonomi rakyat karena cenderung hanya menguntungkan bagi kepentingan oligarki,” tutur Suroto.
Pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi UU itu dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. “Pagi hari ini paripurna sudah memutuskan untuk menerima Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Kami atas nama pemerintah berterima kasih kepada pimpinan DPR serta seluruh anggota DPR RI,” ujar dia.
Meski Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja cacat secara formil, Airlangga mengatakan Indonesia tengah menghadapi kegentingan akibat berbagai krisis yang dihadapi secara global. Khususnya krisis terhadap ketahanan pangan.
Ia menjelaskan dunia menghadapi ketidakpastian akibat perang Ukraina dan Rusia hingga membuat pasokan pangan terganggu. Ditambah persoalan perubahan iklim, kata dia, Indonesia masih terancam el nino dan la nino yang membuat produksi petani terganggu.
“Kemudian climate change is real. Kita hari ini la nina, tentu itu kalau kita berjalan di utara Jawa banyak sawah kita terendam air. Ketahanan pangan menjadi hal yang riil,” tuturnya.
Seperti diketahui DPR RI mengambil keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Kini Perppu Cipta Kerja telah disahkan menjadi undang-undang. Rapat digelar di gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3). Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
Fraksi PKS menyatakan menolak dan walk out dari paripurna DPR setelah Hinca Panjaitan dari Fraksi Partai Demokrat menyatakan sikap partainya yang menolak pengesahan Perppu Ciptaker.
