TAJUKNASIONAL.COM Politisi PDI Perjuangan atau PDIP, Guntur Romli, menagih janji Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk segera berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur.
Desakan itu disampaikan pada Selasa (20/5/2026), menyusul rampungnya fasilitas Istana Wakil Presiden di ibu kota baru tersebut.
Menurut Guntur, kehadiran Gibran di IKN penting untuk memastikan fasilitas negara yang sudah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal.
Ia menilai, jika gedung sudah siap tetapi belum digunakan, maka negara tetap harus menanggung biaya perawatan rutin.
Kritik tersebut muncul setelah sebelumnya Ketua Dewan Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun, juga menyampaikan urgensi agar pejabat negara mulai menempati fasilitas yang telah tersedia di IKN.
Baca Juga: PDIP Jawab Terima Kasih Prabowo: Memang Seharusnya Kami di Luar Pemerintah
Menurut PDIP, pemindahan aktivitas pemerintahan tidak boleh hanya berhenti pada pembangunan fisik.
Guntur menyebut, publik berhak menagih komitmen Gibran yang sebelumnya disebut akan segera berkantor di IKN.
Apalagi, menurutnya, sudah ada puluhan staf kedeputian Wakil Presiden yang lebih dulu dikirim ke Kalimantan Timur untuk menyiapkan kebutuhan kerja.
“Apa yang disampaikan Pak Komarudin Watubun sebenarnya menagih janji Gibran sendiri yang katanya akan segera berkantor di IKN, bahkan katanya sudah ada 50 staf Wapres di IKN. Kapan Gibran menyusul 50 stafnya itu?” ujar Guntur Romli.
Pernyataan ini sekaligus menjadi respons PDIP terhadap tudingan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang menilai desakan tersebut bermuatan politik.
Guntur membantah anggapan itu dan menegaskan bahwa kritik PDIP berangkat dari pertimbangan efisiensi anggaran negara.
Baca Juga: Presiden Prabowo Mengaku Pilu Dengar Kritik Keras PDIP, tapi Tetap Hargai Oposisi
Ia membandingkan kondisi Istana Wakil Presiden dengan fasilitas DPR di IKN. Menurut Guntur, kantor dan rumah anggota DPR memang belum rampung. Namun, berbeda halnya dengan Istana Wakil Presiden yang disebut sudah selesai dan siap digunakan.
“Tidak ada tendensi buruk, kalau kantor DPR dan rumah DPR kan memang belum jadi. Kalau istana Wapres yang mewah sudah selesai,” ujar Guntur.
Guntur juga menyindir sikap pemerintah yang dinilainya belum konsisten dalam menunjukkan keseriusan pemindahan pusat administrasi ke IKN. Ia menyebut kondisi tersebut seperti memberi sinyal berbeda antara pernyataan dan tindakan.
“Sen kiri belok kanan,” ujar Guntur.
Di sisi lain, Komarudin Watubun menyoroti beban anggaran yang harus dikeluarkan negara untuk merawat infrastruktur di IKN.
Menurutnya, setiap gedung yang telah selesai dibangun membutuhkan biaya pemeliharaan harian maupun bulanan.
Ia menilai, jika gedung negara terus dibiarkan kosong, maka biaya perawatan berpotensi menjadi pemborosan. Karena itu, pejabat tinggi seperti menteri kabinet maupun Wakil Presiden diminta mulai berkantor di fasilitas yang telah siap.
“Nah itu yang mestinya kan katanya menteri ada yang harus berpindah ke sana atau Wapres lah berkantor di sana kan supaya ada manfaatnya,” kata Komarudin.
