TajukNasional Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pemangkasan anggaran kementeriannya tidak menghambat inovasi dalam penyediaan rumah bagi masyarakat. Meski anggaran dipangkas menjadi Rp 1,61 triliun, Kementerian PKP justru meluncurkan tiga kebijakan terobosan yang belum pernah ada sebelumnya.
Ara, sapaan akrabnya, menyebut tiga terobosan tersebut bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam memiliki rumah.
“Pertama, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kini 0%. Ini mungkin belum pernah terjadi sebelumnya,” ujarMaruarar Sirait di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (6/2/2025).
Kebijakan kedua, lanjutnya, adalah pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau yang sebelumnya dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
“Yang kedua, PBG atau IMB sekarang gratis. Ini menjadi langkah besar dalam memudahkan masyarakat membangun rumah tanpa terbebani biaya perizinan,” jelasnya.
Sedangkan terobosan ketiga adalah penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah dengan harga di bawah Rp 2 miliar hingga Juni 2025.
“PPN 0% ini berlaku sampai pertengahan tahun dan diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dalam sektor perumahan,” tambahnya.
Ara menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat lebih memilih investasi dalam kepemilikan rumah dibandingkan pengeluaran konsumtif lainnya.
“Kemudahan ini harus dimanfaatkan. Karena harga tanah dan bahan bangunan terus meningkat, sekarang adalah saat yang tepat bagi masyarakat untuk memiliki rumah,” ungkapnya.
Pemangkasan Anggaran dan Efisiensi Kementerian PKP
Pagu anggaran Kementerian PKP awalnya ditetapkan sebesar Rp 5,27 triliun, namun mengalami pemangkasan Rp 3,66 triliun sehingga hanya tersisa Rp 1,61 triliun. Ara menyatakan bahwa hal ini justru menjadi tantangan untuk semakin kreatif dalam menjalankan program pembangunan perumahan.
“Saya pikir efisiensi ini justru membuat kami semakin bersemangat. Dari Rp 5,2 triliun menjadi Rp 1,6 triliun, kita harus lebih inovatif dalam mengelola program,” katanya.
Salah satu program utama yang tetap dipertahankan adalah target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang terbukti bermanfaat bagi masyarakat juga akan tetap berjalan.
“Kami tetap menjalankan program-program yang langsung menyentuh masyarakat seperti BSPS, karena sudah terbukti sangat membantu,” kata Ara.
Selain itu, Kementerian PKP juga terus mengembangkan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“FLPP minimal 220.000 unit tetap kita jalankan tahun ini, dan kita masih mencari cara untuk meningkatkan jumlahnya,” tutup Ara.
Dengan berbagai langkah inovatif ini, Ara optimistis bahwa target pembangunan perumahan tetap dapat tercapai meski dengan anggaran yang lebih terbatas.
