“Kami meminta pemerintah dan DPRD Kalbar tidak hanya melakukan penertiban, tetapi memastikan setiap kebijakan tetap melindungi hak, ruang hidup, dan kepentingan masyarakat,” kata Endro Ronianus.
Aliansi meminta dokumen aspirasi mereka diterima sebagai tuntutan resmi masyarakat. Pemerintah daerah dan DPRD Kalbar juga didorong menindaklanjuti persoalan sesuai kewenangan serta meneruskan persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Massa turut meminta adanya pertemuan lanjutan untuk mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan. Hasil evaluasi tersebut diharapkan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
