TAJUKNASIONAL.COM Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, menyoroti kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN).
Menurutnya, kebijakan tersebut memang memiliki sisi positif, namun juga menyimpan risiko terhadap produktivitas dan pelayanan publik.
Dalam keterangannya di Hotel Sultan, Rabu (1/4/2026), Jusuf Kalla menyebut bahwa penerapan WFH dapat membantu menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM), khususnya bagi para pegawai yang tidak perlu melakukan perjalanan ke kantor.
“Artinya ada efektifnya, yaitu penghematan bahan bakar bagi pegawai. Tetapi efeknya mereka tidak kerja. Itu layanan pemerintah itu besar sekali,” ujarnya kepada wartawan.
Baca Juga: Profil Lengkap Jusuf Kalla, dari Pengusaha hingga Wakil Presiden Dua Periode
Menurut JK, dampak negatif dari kebijakan tersebut bisa dirasakan langsung pada kualitas layanan publik. Ia menilai, berkurangnya kehadiran pegawai di kantor berpotensi menghambat pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa dampak WFH bisa lebih luas jika diterapkan di sektor yang berkaitan dengan produksi. Penurunan aktivitas kerja dinilai dapat memicu efek domino terhadap perekonomian nasional.
“Apalagi kalau masih diminta pengusaha lagi, bagaimana penjualan, bagaimana produksi? Akan turun. Itu bahayanya akibatnya ini,” kata JK.
Lebih lanjut, Jusuf Kalla menekankan pentingnya menjaga produktivitas, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang penuh tantangan. Ia berpendapat bahwa situasi krisis seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja, bukan justru mengurangi aktivitas kerja.
Menurutnya, pemerintah perlu mendorong budaya kerja yang produktif dan tidak memberikan contoh yang justru mengarah pada kebiasaan beristirahat di saat situasi sulit.
“Nah, jangan kita mendidik, mengajar, memberikan budaya kalau ada masalah suruh istirahat, jangan. Dalam kondisi krisis ini kita harus lebih produktif,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa sektor industri dan dunia usaha harus tetap berjalan optimal agar mampu menjaga stabilitas ekonomi. Pabrik, karyawan, hingga pegawai pemerintahan diharapkan tetap bekerja secara maksimal untuk menghadapi tekanan ekonomi.
Baca Juga: Dituding Terlibat Makar, Jusuf Kalla Siap Lapor Akun YouTube dan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri
Pernyataan Jusuf Kalla ini menjadi catatan penting dalam evaluasi kebijakan WFH di lingkungan ASN. Di satu sisi, kebijakan tersebut memberikan efisiensi biaya, namun di sisi lain berpotensi menurunkan kinerja jika tidak diimbangi dengan sistem pengawasan dan manajemen kerja yang baik.
