Namun perlu dicatat, LHKPN adalah laporan mandiri yang berfungsi sebagai instrumen transparansi bukan kesimpulan bersalah/tidaknya seseorang dalam perkara pidana.
Proses hukum KPK tetap berjalan berdasarkan bukti dan pemeriksaan, termasuk dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa yang disebut menjadi pintu masuk OTT.
Selanjutnya, publik menunggu penjelasan resmi KPK terkait konstruksi perkara, sementara data LHKPN memberi konteks mengenai struktur kekayaan yang dilaporkan Fadia per akhir 2024.
Baca dan Ikuti Media Sosial Tajuk Nasional, KLIK DISINI
