“Saya sudah pastikan kepada teman-teman yang punya tanggung jawab pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial untuk tidak main-main, untuk tidak melakukan penyimpangan dalam rangka melaksanakan program Presiden ini,” ujarnya.
Ia juga melarang adanya lobi, titipan, rekayasa, maupun praktik yang menyimpang dalam seluruh proses pengadaan. Menurutnya, prinsip itu tidak hanya berlaku untuk program Sekolah Rakyat, tetapi juga semua pengadaan di Kementerian Sosial.
“Ini sungguh-sungguh saya harapkan benar-benar dilaksanakan dengan baik. Saya sudah sampaikan kepada para penanggung jawab, tidak boleh ada lobby, tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada rekayasa, tidak boleh ada hal-hal yang menyimpang dalam proses pengadaan,” katanya.
Gus Ipul bahkan berkomitmen menjadi pihak pertama yang melaporkan jika ditemukan manipulasi atau kongkalikong dalam proyek tersebut.
“Mari kita belajar kepada hal-hal yang tidak baik di masa lalu. Kita jadikan pelajaran dan ke depan ini kita harus benar-benar bersih dari korupsi,” ucapnya.
Terpisah, pemilik brand sepatu lokal Stradenine asal Surabaya, Reynaldi Daud, turut memberi penjelasan setelah foto produknya dikaitkan dengan program sepatu Sekolah Rakyat. Stradenine menyatakan tidak terlibat dalam pengadaan tersebut, sementara harga produknya disebut berkisar Rp100 ribu hingga Rp300 ribu per pasang.
Dengan klarifikasi ini, Gus Ipul menegaskan bahwa anggaran Rp27 miliar belum mencerminkan harga final pengadaan. Publik kini menunggu transparansi Kemensos dalam proses lelang agar program Sekolah Rakyat benar-benar berjalan sesuai tujuan dan bebas dari penyimpangan.
Baca dan Ikuti Media Sosial Tajuk Nasional, KLIK DISINI
