TAJUKNASIONAL.COM Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud buka suara terkait sorotan publik terhadap anggaran makan dan minum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang disebut mencapai Rp10 miliar.
Ia menegaskan bahwa angka tersebut perlu dilihat secara utuh agar tidak menimbulkan salah persepsi di masyarakat.
Rudy menyebut belanja makan dan minum Pemprov Kaltim bukan mengalami kenaikan, melainkan menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, informasi yang beredar di publik kerap hanya mengambil sebagian data tanpa melihat rangkaian angka secara lengkap.
“Kalau mau tanya data, datang langsung ke kantor gubernur. Jangan cari-cari sendiri yang akhirnya salah,” ujarnya, Kamis, 23 April 2026 lalu.
Ia kemudian memaparkan perkembangan anggaran makan dan minum Pemprov Kaltim dari tahun ke tahun. Pada 2023, anggaran tersebut berada di angka Rp12,33 miliar. Jumlah itu sempat naik pada 2024 menjadi Rp15,89 miliar, sebelum kembali turun pada 2025 menjadi Rp11,93 miliar.
Baca Juga: Demo di Kaltim Ricuh, Gubernur Rudy Mas’ud Bungkam
Rudy mengatakan, untuk tahun 2026, anggaran tersebut kembali turun menjadi sekitar Rp10,24 miliar. Karena itu, ia menilai tidak tepat jika belanja makan dan minum Pemprov Kaltim disebut terus meningkat.
“Untuk 2026 malah turun lagi jadi sekitar Rp10,24 miliar. Jadi tren-nya menurun,” katanya.
Rudy juga menyoroti adanya kekeliruan dalam membaca data anggaran. Menurutnya, salah satu penyebab munculnya polemik adalah informasi yang dipotong-potong sehingga angka yang beredar menjadi tidak sesuai dengan data sebenarnya.
Ia mencontohkan, angka Rp15,89 miliar sempat disalahartikan seolah-olah menjadi Rp89 miliar. Rudy menilai hal semacam itu berbahaya karena dapat memunculkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
“Ini yang bahaya. Angka dipotong-potong, akhirnya jadi salah persepsi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rudy menjelaskan bahwa anggaran makan dan minum bukan hanya terdapat di lingkungan pemerintah provinsi. Menurutnya, pos anggaran serupa juga ada di lembaga lain, termasuk DPRD, karena berkaitan dengan kebutuhan operasional.
Ia juga menyinggung soal rencana anggaran yang sempat muncul dalam dokumen awal. Rudy menegaskan bahwa angka dalam perencanaan tidak selalu sama dengan realisasi di lapangan. Salah satu contoh yang ia sampaikan adalah rencana Rp25 miliar yang disebut tidak terealisasi penuh.
Baca Juga: Rekam Jejak dan Harta Kekayaan Ananda Emira, Wakil Ketua DPRD Kaltim dari Fraksi PDIP Jadi Sorotan
“Realisasinya hanya sekitar Rp16 miliar, bukan seperti yang beredar,” tuturnya.
