TAJUKNASIONAL.COM Narasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menunjuk pengusaha Haji Isam untuk memimpin pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dipastikan tidak benar.
Istana menegaskan penanganan karhutla dilakukan melalui pembagian tugas kepada sejumlah pejabat pemerintah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah langsung kabar yang beredar luas di media sosial tersebut. Menurutnya, informasi yang menjadi trending di media sosial tidak otomatis dapat dianggap sebagai fakta.
“Enggak ada. Tidak ada. Tidak benar itu,” ujar Prasetyo saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (23/8/2026).
Prasetyo juga mempertanyakan dari mana isu mengenai penunjukan Haji Isam tersebut muncul. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak serta-merta mempercayai informasi hanya karena ramai diperbincangkan di media sosial.
Baca Juga: Kapan RUU Perampasan Aset Rampung? Ini Keterangan dari DPR RI
“Media sosial kan banyak trending, tapi kan belum tentu itu yang benar, itu yang jadi masalah,” kata Prasetyo.
Prabowo Bagi Tugas Penanganan Karhutla
Alih-alih menunjuk satu figur dari kalangan pengusaha, pemerintah pusat disebut telah membagi tanggung jawab penanganan karhutla kepada sejumlah pejabat setingkat menteri.
Prasetyo mengatakan pembagian tersebut mencakup wilayah-wilayah yang terdampak karhutla di Kalimantan, termasuk Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat koordinasi di lapangan.
“Ya ada Pak Menko, Pak Menko Polkam ada, Pak Menko PM juga ada di situ. Nah, kita bagi semua. Ada KSAD juga bertanggung jawab terhadap satu wilayah,” ucap Prasetyo.
Sejumlah pejabat yang disebut terlibat antara lain Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko PM Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, serta KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak.
Menurut Prasetyo, pembagian wilayah bukan berarti pejabat tertentu hanya bertanggung jawab pada satu daerah. Skema tersebut dibuat untuk membagi fokus sehingga penanganan dapat dikoordinasikan dengan lebih cepat.
[Berita Utama] Presiden Prabowo Minta Karhutla Riau Dituntaskan, 900 Hektare Masih Harus Ditangani
Pemadaman Karhutla Semakin Sulit
Di tengah polemik informasi tersebut, persoalan karhutla di lapangan justru semakin kompleks. BNPB mengungkapkan petugas menghadapi sejumlah kendala, terutama sumber air yang mulai menyusut dan semakin jauh dari titik api.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan akses menuju sejumlah titik api juga sulit ditembus.
“Kendala di lapangan untuk operasi darat tidak ada akses jalan menuju titik api sehingga medan sulit ditembus. Sumber-sumber air mulai surut dan semakin jauh dari titik api,” kata Berton.
Kondisi tersebut juga berdampak pada operasi udara menggunakan helikopter water bombing. Sumber air untuk pengisian bucket semakin jauh dari titik kebakaran, sementara angin kencang dan jarak pandang terbatas turut menyulitkan pilot melakukan manuver.
BNPB saat ini memprioritaskan penanganan di enam provinsi, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.
