TAJUKNASIONAL.COM Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG setelah muncul sejumlah persoalan dalam tata kelola dan implementasinya.
Program unggulan pemerintah itu kini menjadi sorotan setelah mencuat dugaan korupsi, pemborosan anggaran, hingga polemik dana talangan proyek dapur MBG.
Evaluasi dilakukan seiring pergantian manajemen di Badan Gizi Nasional atau BGN. Pemerintah disebut ingin memastikan program MBG berjalan lebih tertib, efisien, dan tepat sasaran, terutama karena program tersebut menyangkut pemenuhan gizi anak dan kelompok penerima manfaat.
Salah satu persoalan besar yang membayangi MBG adalah dugaan korupsi tata kelola program.
Perkara ini menyeret sejumlah mantan pimpinan BGN, yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, dan mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung sebagai tersangka.
Baca Juga: [Viral] Kejagung Ungkap Dugaan Aliran Dana dari AYS ke Eks Wakil Kepala BGN dalam Kasus MBG
Kasus tersebut kembali menjadi perhatian setelah Sony Sonjaya mengajukan diri sebagai justice collaborator.
Melalui kuasa hukumnya, Sony disebut akan membuka pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
Kuasa hukum Sony, Krisna Murti, menyebut terdapat sedikitnya 26 nama yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan atau BAP penyidik Kejaksaan Agung.
“Pokoknya dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. (Paling banyak) legislatif. (Total jumlah nama) 26, kemungkinan bertambah, itu baru sebagian aja,” kata Krisna.
Selain dugaan korupsi, pemerintah juga menyoroti potensi pemborosan anggaran dalam pengelolaan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut jumlah titik dapur MBG membengkak dari rencana awal 21 ribu titik menjadi 27.877 titik.
Menurut Zulhas, tambahan 6.877 titik dapur berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran lebih dari Rp1 triliun per bulan jika setiap titik mendapat alokasi operasional Rp6 juta per hari. Ia menyebut persoalan ini harus ditata ulang agar pelaksanaan MBG lebih efisien.
“Nah, ada membengkak 6.877 titik. Kalau 6.877 penambahan, kalau Rp6 juta satu hari, maka satu bulan ada pengeluaran lebih (dari) Rp1 triliun pemborosan,” ujar Zulhas.
Kepala BGN Nanik S. Deyang juga menyatakan skema insentif operasional Rp6 juta per hari untuk SPPG akan dievaluasi.
Namun, ia menegaskan evaluasi tersebut tidak berkaitan dengan anggaran bahan baku makanan Rp10 ribu per porsi bagi penerima manfaat MBG.
Baca Juga: Demokrat Klarifikasi Isu AHY dalam Kasus BGN, Tegaskan Tuduhan Tidak Berdasar
Persoalan lain yang ikut mencuat adalah klaim dana talangan proyek Dapur Perintis MBG senilai sekitar Rp218,25 miliar dari pengusaha asal Sukabumi, H Mujazin. Kuasa hukum Mujazin, Ahmad Yazdi, menyebut kliennya menandatangani nota kesepahaman dengan Lodewyk Pusung terkait pengelolaan 97 titik dapur MBG, tetapi hak pengelolaan yang dijanjikan tidak kunjung diberikan.
“Faktanya, zonk,” kata Yazdi.
Menanggapi hal itu, Nanik S. Deyang menegaskan persoalan tersebut bukan urusan kelembagaan BGN, melainkan persoalan pribadi antara Mujazin dan Lodewyk Pusung.
