TAJUKNASIONAL.COM Rencana pembentukan family office di Indonesia kembali menuai sorotan publik setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan sikap tegas menolak penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek tersebut.
Proyek family office ini digagas oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan telah diwacanakan sejak 2024, dengan klaim mampu menarik dana triliunan rupiah dari para miliarder dunia.
Namun, Menkeu Purbaya secara terbuka mengaku belum memahami secara utuh konsep proyek yang digadang-gadang akan menjadikan Indonesia sebagai pusat pengelolaan kekayaan global tersebut.
“Saya belum terlalu ngerti konsepnya, walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, tapi saya belum pernah lihat apa sih konsepnya,” ujar Purbaya, Senin (13/10/2025).
Baca Juga: Menko AHY Dorong Sinergi Pusat dan Daerah untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan
Apa Itu Family Office?
Secara sederhana, family office adalah perusahaan swasta yang mengelola kekayaan, investasi, dan urusan finansial keluarga superkaya. Tujuannya adalah menjaga, mengembangkan, dan mendistribusikan kekayaan lintas generasi.
Melalui skema ini, para miliarder dunia dapat menyimpan dan mengelola aset mereka di Indonesia dengan imbalan tidak dikenakan pajak, selama dana tersebut diinvestasikan ke proyek-proyek strategis nasional.
Luhut menjelaskan, konsep ini diharapkan bisa menarik modal besar serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
“Mereka (orang superkaya dunia) tidak dikenakan pajak tapi harus investasi, dan (dari) investasi nanti akan kita pajaki,” ujar Luhut melalui akun Instagram resminya, @luhut.pandjaitan.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Tantang Kritik: Tetap Lanjut Sidak ke Bank BUMN Meski Dibilang Tak Punya Wewenang
Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut target pemerintah melalui proyek ini sangat ambisius. Indonesia diharapkan mampu menarik sekitar 5 persen dari total dana kelolaan family office global, yaitu sekitar Rp8.000 triliun.
“Kalau Indonesia bisa menarik 5 persen saja, ini sudah bicara angka 500 miliar dollar AS dalam beberapa tahun ke depan,” kata Sandiaga.
Bali disebut akan dijadikan hub family office di Asia Tenggara, meniru model yang sukses di Hong Kong dan Singapura. Namun, meski sudah digadang sejak 2024 dan diklaim telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto, proyek tersebut hingga kini belum terealisasi.
