TAJUKNASIONAL.COM Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengajak seluruh partai politik untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan politik.
Menurutnya, demokrasi yang sehat membutuhkan ruang kritik yang konstruktif sekaligus semangat kolaborasi demi kemajuan Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY saat menanggapi dinamika politik nasional, termasuk peran partai yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa keberadaan oposisi merupakan bagian penting dari sistem demokrasi, selama kritik yang disampaikan bertujuan membangun dan menghadirkan solusi.
“Ketika jadi oposisi, tentu punya kepentingan memberikan pandangan-pandangan, bahkan kritik, tapi ya tentunya harus konstruktif, harus juga dengan solusi, tidak boleh kemudian memecah belah bangsa, tidak boleh juga mendiskreditkan seolah-olah semuanya salah,” kata AHY.
Menurut AHY, setiap partai politik memiliki agenda dan pandangan masing-masing. Namun, seluruh kekuatan politik memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga persatuan nasional dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Ia menilai fokus utama bangsa saat ini adalah memperkuat fondasi ekonomi agar mampu memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Berbagai tantangan nasional, seperti peningkatan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga pengurangan kesenjangan sosial memerlukan kerja sama semua pihak.
“Fokus kita adalah ekonomi. Kita ingin memastikan pertumbuhan ekonomi terjaga, daya beli masyarakat terjaga, lapangan pekerjaan terbuka, kemiskinan bisa diturunkan, dan ketimpangan dapat ditekan,” ujarnya.
AHY menjelaskan Partai Demokrat memiliki pengalaman berada di dua posisi politik, yakni sebagai bagian dari pemerintahan maupun sebagai oposisi. Pengalaman tersebut menjadi pelajaran bahwa setiap posisi memiliki tanggung jawab yang berbeda, tetapi tetap diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
Menurutnya, ketika berada dalam pemerintahan, partai berkewajiban mengawal pelaksanaan program dan memastikan janji kepada rakyat dapat diwujudkan. Sebaliknya, ketika berada di luar pemerintahan, fungsi utama adalah memberikan pengawasan melalui kritik yang objektif, disertai solusi yang dapat menjadi bahan perbaikan kebijakan.
“Dan bukan pula mendiskreditkan seolah semuanya salah,” imbuhnya.
AHY juga menegaskan bahwa pemerintah harus tetap terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat. Prinsip checks and balances, menurutnya, merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi sehingga setiap kebijakan dapat terus dievaluasi dan disempurnakan.
