TAJUKNASIONAL.COM Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson menegaskan bahwa negaranya tidak akan ikut serta dalam Dewan Perdamaian Gaza dengan susunan yang ada saat ini.
Pernyataan tersebut disampaikan Kristersson kepada wartawan pada Rabu, menyusul undangan resmi yang diterima Swedia terkait pembentukan dewan tersebut.
Meski belum memberikan respons formal, Kristersson menekankan bahwa berdasarkan draf yang beredar saat ini, pemerintah Swedia tidak akan menandatangani atau bergabung.
Kristersson menyatakan Swedia akan terlebih dahulu melakukan pembahasan bersama negara-negara Eropa lainnya sebelum mengambil langkah lanjutan.
Sikap ini mencerminkan kehati-hatian Stockholm dalam merespons inisiatif internasional yang dinilai belum memiliki landasan dan struktur yang jelas.
Baca Juga:Â Ratusan Ribu Pengungsi Gaza Terancam Banjir, IOM Peringatkan Krisis Kemanusiaan Memburuk
Menurut Kristersson, susunan Dewan Perdamaian Gaza saat ini masih memerlukan kajian mendalam, baik dari sisi mandat maupun mekanisme kerjanya.
Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Polandia. Juru bicara parlemen Polandia, Wlodzimierz Czarzasty, mengungkapkan bahwa negaranya belum akan mengambil keputusan dalam waktu dekat.
Ia menilai tidak ada urgensi untuk tergesa-gesa bergabung sebelum status Dewan Perdamaian Gaza benar-benar dipastikan. Hingga kini, menurutnya, masih banyak aspek yang perlu dicermati secara mendalam.
Czarzasty menyoroti ketidakjelasan status hukum dewan tersebut. Ia mempertanyakan apakah Dewan Perdamaian Gaza akan dibentuk sebagai organisasi internasional resmi atau hanya sebatas forum kerja sama informal.
Menurutnya, kejelasan status dan kerangka hukum menjadi prasyarat utama sebelum Polandia menentukan bentuk partisipasi, apakah melalui perwakilan resmi negara atau mekanisme lain.
Dewan Perdamaian Gaza diumumkan pekan lalu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai bagian dari rencana komprehensif Washington terkait masa depan Gaza pascakonflik.
Baca Juga:Â Â Israel Gempur Gaza dan Tepi Barat di Tengah Gencatan Senjata
Dalam susunan dewan tersebut, Trump melibatkan sejumlah tokoh berpengaruh, termasuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Steve Witkoff, Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, serta Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel.
Trump juga mengundang beberapa negara lain, termasuk Rusia dan Belarus, untuk ikut ambil bagian. Langkah ini memicu beragam reaksi di tingkat internasional, khususnya dari negara-negara Eropa yang masih menimbang manfaat dan risiko keterlibatan dalam inisiatif tersebut.
