TajukNasional Pihak Istana membantah kabar pemotongan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebesar 50 persen dalam rangka efisiensi APBN 2025.
Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa BMKG masuk dalam kategori instansi prioritas yang tidak terdampak efisiensi anggaran.
“Ada empat kriteria yang tidak terkena efisiensi, yaitu gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial. Mitigasi bencana yang dilakukan BMKG merupakan layanan publik yang dipastikan tetap optimal,” jelas Hasan dalam keterangannya, Selasa (11/2).
Ia meminta media untuk melakukan pengecekan kembali terhadap laporan pemotongan anggaran BMKG.
“Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50 persen. Silakan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru,” tegasnya.
Hasan juga memastikan bahwa kebijakan efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan.
“Efisiensi yang sesuai arahan Presiden adalah menghilangkan ‘lemak’ dalam belanja APBN, tetapi tidak mengurangi ‘otot’,” tambahnya.
Di sisi lain, Komisi V DPR RI mengesahkan pagu indikatif anggaran 2025 untuk sejumlah lembaga, termasuk BMKG dan Basarnas
Hasil efisiensi anggaran menunjukkan bahwa BMKG mendapatkan alokasi Rp1,403 triliun dari sebelumnya Rp2,826 triliun, sementara Basarnas menerima Rp1,011 triliun dari sebelumnya Rp1,497 triliun.
Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Muslihhuddin, menyatakan bahwa pihaknya mendukung kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Namun, ia mengakui bahwa pemotongan ini berdampak signifikan terhadap belanja modal dan barang, terutama untuk pemeliharaan peralatan operasional utama.
Ia mengingatkan bahwa pengurangan anggaran pemeliharaan hingga 71 persen dapat mengganggu layanan deteksi cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami yang berperan vital bagi masyarakat dan kebijakan nasional.
