TajukPolitik – Deputi Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Yan A. Harahap mengkritisi kucuran dana Rp3,2 triliun untuk biaya Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2023 tentang penambahan PMN RI ke dalam modal saham PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI telah menetapkan KAI mendapatkan penyertaan modal negara (PNM) Rp3,2 triliun.
“Pembengkakan biaya terus berulang terjadi pada proyek KCJB ini. APBN terus tergerus,” ucapnya, Selasa, (3/1).
Pembengkakan biaya terus berulang terjadi pada proyek KCJB ini. APBN terus tergerus. Pemerintah belum menyerah. Karena ‘gengsi’ proyek ‘mercusuar’ ini teramat penting.
—
Tok! Proyek Kereta Cepat Bengkak, Negara Talangi KAI Rp 3,2 T https://t.co/Zxv3HrzNKX— Yan A. Harahap (𝐘 𝐀 𝐇) (@YanHarahap) January 3, 2023
Politisi Demokrat ini menyebut pemerintah belum menyerah karena gengsi.
“Pemerintah belum menyerah. Karena ‘gengsi’ proyek ‘mercusuar’ ini teramat penting,” tandas Yan Harahap.
Anggaran ini untuk membiayai porsi ekuitas Indonesia atas cost overrun proyek KCJB sehingga pembangunannya dapat mencapai target operasi pada Juni 2023.
PT KAI (Persero) mendapatkan kucuran dana segar dari pemerintah berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 3,2 triliun untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) pada PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Dana PMN akan digunakan sebagai tambahan setoran modal kepada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) (porsi equity Konsorsium BUMN Indonesia) sebagai pemenuhan cost overrun proyek tersebut.
Tambahan dana tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 62/2022 yang telah diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 31 Desember 2022.
Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana ditetapkan kembali dalam Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
Artinya, suntikan dana PMN tersebut dapat untuk menambal pembengkakan biaya atau cost overrun megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal itu sesuai dengan hasil Rapat Kerja Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR pada November 2022 lalu.
Berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pembengkakan biaya atau cost over run proyek KCJB sebesar 1,44 miliar dolar AS atau setara Rp21,7 triliun.
Pembengkakan biaya disebabkan sejumlah faktor, mulai dari pengadaan lahan, kondisi geologi yang cukup ekstrem, pandemi Covid-19, penggunaan frekuensi GSM-R, hingga instalasi listrik.
Adapun skema pembayaran untuk menutup biaya yang membengkak dilakukan dengan skema 75 persen atau Rp16 triliun dari pinjaman China Development Bank (CDB) dan ekuitas 25 persen yang berasal dari konsorsium Indonesia mencapai 60 persen, dengan tambahan PMN Rp3,2 triliun, sedangkan konsorsium China 40 persen atau senilai Rp2,14 triliun.
