TajukPolitik – Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun angkat suara perihal keinginan Jokowi Center perpanjang masa jabatan. Menurutnya ini secara tidak langsung menyamakan jabatan presiden dengan kontrak kerja.
Seperti diketahui Jokowi Center meminta agar masa jabatan Jokowi ditambah dua tahun dengan dalih pemerintah sibuk menghadapi pandemi.
“Baru-baru ini Jokowi Center meminta perpanjangan masa jabatan dua tahun karena pemerintahan Jokowi dua tahun habis untuk pandemi,” jelas Refly melalui kanal Youtube miliknya, dikutip Rabu (21/12).
“Bayangkan, dia melihat masa jabatan presiden seperti kontrak kerja yang minta diperpanjang, ini demokrasi bung, enough is enough,” tegas Refly.
Refly melihat pernyataan tersebut dan sejenisnya adalah upaya melenggangkan kekuasaan agar bisa berlanjut setelah 2024 lewat wacana yang lebih besar yakni tiga periode. Refly mengungkapkan bahwa mereka cukup sadar menyuarakan tiga periode sama dengan melanggar UU, karenanya mengusahakan perpanjangan masa jabatan presiden.
Jika tidak memungkinkan menggunakan perpanjangan masa jabatan, maka menurut Refly diusahakan lah presiden setelahnya adalah sosok yang bisa menjamin kelangsungan, keamanan, dan hal lain terkait kekuasaan saat ini, alias memastikan “Capres Boneka” bisa menang.
Indikasi ini menurut Refly sudah dilakukan Jokowi ketika dalam beberapa kesempatan menyelipkan sinyal dukungan ke kandidat tertentu, baik langsung menyebut nama atau dari ciri-ciri.
“Sesungguhnya istana intinya ingin sekali mempertahankan kekuasaan solah-olah kekuasaan tak boleh digilirkan ke tempat lain. Kalaupun ada pemilu 2024 harus dalam kepastian bahwa calon dari istana harus memenangkan pertarungan, ini yang kemudian buat pemerintahan ini jadi tidak elok karena seolah-olah tidak ingin diganti, padahal kekuasaan itu harus digilirkan dan alat sah menggilirkannya dengan pemilu,” jelasnya.
Refly pun menilai sikap Jokowi di awal wacana tiga periode ini menolak keras sampai menyebut sama dengan menampar wajahnya kini mulai berubah. Jokowi menurutnya di awal tidak “men-seriusi” wacana ini, namun kini diduga mulai bergeser.
“Mungkin itu pernyataan ketika soal tiga periode itu tidak diseriusi, tetapi ketika diseriusi dan merupakan agenda oligarki terutama yang mendukung kekuasaan hari ini maka sepertinya isu yang beredar diupayakan cara bisa tiga periode tapi dianggap gimana caranya tidak melanggar UUD,” ujar Refly.
Sebelumnya, Teuku Neta Firdaus selaku Direktur Eksekutif The Jokowi Center membela pernyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
Menurutnya hal itu harus dilakukan karena Jokowi sibuk mengurusi pandemi Covid-19.
