TajukNasional Pemerintah menetapkan kebijakan efisiensi belanja sebagai langkah untuk menjaga keseimbangan anggaran negara. Pemangkasan anggaran ditargetkan dapat menghemat kas negara hingga Rp306,6 triliun.
Menanggapi efisiensi di berbagai kementerian/lembaga tersebut, Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja Komisi III, mengingatkan agar kebijakan ini tidak mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus tetap memperhatikan tiga aspek utama.
Pertama, anggaran yang dialokasikan untuk program layanan langsung kepada masyarakat tidak boleh dikurangi. “Kedua, anggaran yang mendukung pembinaan dan pengawasan kualitas penegakan hukum harus tetap terjaga. Kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia aparat serta pengawasan yang melekat di semua tingkatan tidak boleh terkena dampak efisiensi,” tegasnya di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Ketiga, efisiensi anggaran sebaiknya tidak diterapkan pada program yang melibatkan partisipasi masyarakat luas, khususnya yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Hasbiallah menekankan bahwa ketiga aspek tersebut sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Ia berharap efisiensi anggaran tidak sampai mengurangi efektivitas hukum di negara ini. “Kita mendukung efisiensi, tetapi jangan sampai penegakan hukum kita melemah karena pemotongan anggaran,” ujar Politisi Fraksi PKB tersebut.
Sementara itu, dalam rangka efisiensi, berbagai kementerian/lembaga melakukan penyesuaian anggaran. Komisi Yudisial, misalnya, mengurangi belanja perkantoran hingga 40 persen, termasuk pemangkasan biaya listrik, air, sewa kantor penghubung KY di 20 wilayah, sewa kendaraan dinas, BBM operasional, serta belanja jamuan dan honor. KY juga meninjau ulang kontrak layanan kantor.
Di Mahkamah Agung, efisiensi berdampak pada bantuan transportasi hakim yang hanya mencukupi untuk enam bulan. Layanan terpadu sidang keliling juga hanya dapat berlangsung enam bulan, sementara pengadilan militer hanya dapat dilakukan sekali dalam setahun. Di Mahkamah Konstitusi, keterbatasan anggaran berpotensi membuat pembayaran gaji dan tunjangan hanya dapat dilakukan hingga Mei 2025.
