TajukNasional Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menyoroti kurangnya koordinasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan pemerintah daerah (Pemda) dalam memastikan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan bagi masyarakat.
Menurut Irma, BPJS Kesehatan seharusnya lebih proaktif dalam berkomunikasi dengan Pemda, mengingat sebelumnya telah ada program Jamkesda dan Jamkesmas yang dikelola oleh pemerintah daerah. “Pemda seharusnya turut serta dalam membiayai kepesertaan BPJS, sebagaimana mereka mengalokasikan anggaran untuk Jamkesda dan Jamkesmas,” ujarnya dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan dan BPJS Kesehatan di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Irma menegaskan bahwa jika BPJS cabang daerah tidak mampu bernegosiasi dengan Pemda, maka tanggung jawab tersebut harus diambil alih oleh para direktur BPJS. Ia mendorong agar direktur BPJS langsung berkomunikasi dengan bupati, wali kota, dan gubernur guna memastikan cakupan kepesertaan BPJS di daerah dapat diperluas secara optimal.
Selain itu, Irma juga mengkritisi adanya praktik kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh sejumlah rumah sakit dalam sistem BPJS Kesehatan. Ia menekankan bahwa kasus-kasus tersebut harus dikawal hingga proses pengadilan agar tidak ada celah bagi penyimpangan lebih lanjut. Sebagai contoh, ia menyebut kasus di BPOM, di mana pelaku hanya dikenai denda sebesar Rp100 ribu dan hukuman satu bulan penjara, yang menurutnya menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.
“BPJS memang berfungsi sebagai juru bayar, tetapi akuntabilitas tetap harus dijaga. Fraud yang dilakukan oleh rumah sakit harus ditindaklanjuti dengan serius dan diawasi hingga proses pengadilan agar tidak ada peluang bagi praktik kecurangan yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
Meski demikian, Irma mengapresiasi BPJS Kesehatan yang telah menunjukkan berbagai perbaikan dalam sistem pelayanan. Menurutnya, sejumlah inovasi yang telah dilakukan BPJS Kesehatan telah mempermudah akses layanan kesehatan bagi masyarakat luas.
