TajukPolitik – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, mengatakan pemanggilan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan oleh KPK pada Rabu (7/9/2022) ada unsur politiknya.
Hal ini ia ungkapkan menyusul dipanggilnya Anies terkait penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E.
Sejumlah kejanggalan terkait penggunaan dana Formula E ditemukan sehingga Anies diminta untuk memberi klarifikasi ke Gedung Merah Putih hari ini.
Bambang khawatir jika isu Formula E ini dipolitisasi oleh pihak-pihak yang ingin langkah politik Anies terhenti.
Ia meyakini bahwa tensi politik tengah menguat pada tahun 2022 ini menjelang pemilihan umum pada 2024 mendatang, di mana Anies digadang-gadang sebagai salah satu calon kuat Presiden Indonesia.
Tensi politik yang menguat lantas dinilai berpotensi memicu drama hingga “korupsi politis”.
“Sehingga, akan banyak tercipta kegaduhan yang menunjukkan makin rapuhnya proses penegakan hukum yang otentik,” ujar Bambang.
Lebih lanjut ia mengatakan, sikap Fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI Jakarta begitu keras terhadap penyelenggaraan Formula E yang merupakan program kebanggaan Anies.
Kedua fraksi itu memang kerap mempertanyakan soal commitment fee Formula E hingga mengajukan interpelasi atas penyelenggaraan balap mobil listrik tersebut.
Ia menilai, Fraksi PDI-P dan PSI DPRD DKI Jakarta kerap memprovokasi dan mempolitisasi Formula E 2022.
Sikap kedua fraksi itu, kata Bambang, justru bertolak belakang dengan keputusan mayoritas anggota DPRD DKI yang menyetujui penyelenggaraan Formula E Jakarta.
“Anggota parlemen PSI dan PDI-P dari DPRD DKI Jakarta secara intensif melakukan politicking dan provokasi terhadap salah satu program strategis Pemprov DKI Jakarta yang ditujukan untuk kepentingan pemerintah dan warga Jakarta (Formula E 2022),” urainya.
Ia juga menaruh curiga terhadap cipta kondisi demo-demo yang muncul di depan Gedung KPK pada Rabu ini.
