TajukNasional Menjelang akhir masa jabatannya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan komitmennya dalam memberantas mafia tanah. Ia menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya signifikan untuk melawan praktik-praktik sengketa lahan yang merugikan masyarakat dan negara. AHY menegaskan, “Apa yang kita lakukan untuk memberantas mafia tanah ini bukan main-main,” ungkapnya dalam Deklarasi 46 Kota/Kabupaten Lengkap di 23 Provinsi, yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (8/10).
AHY menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan melalui pembentukan Satgas Anti Mafia Tanah. Tim khusus ini bertugas untuk mengusut dan mengungkap kasus-kasus tindak pidana di bidang pertanahan yang telah merugikan masyarakat serta negara. Menurut AHY, kerugian potensial akibat tindakan oknum mafia tanah sangat besar, sehingga pemerintah harus bertindak cepat dan tegas dalam menghadapinya.
“Sangat penting bagi pemerintah untuk terlibat langsung dalam memberantas mafia tanah ini. Kerugian negara dan masyarakat akibat ulah mereka sangat besar. Oleh karena itu, kita tidak boleh menganggap remeh masalah ini,” jelas AHY.
Ia juga menambahkan bahwa dirinya sering turun langsung ke lapangan untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah berkomitmen melindungi mereka dari ancaman mafia tanah. “Kami harus hadir di tengah masyarakat, karena selama mafia tanah masih beroperasi, kepastian hukum atas tanah sulit tercapai, dan masalah akan terus berlarut-larut,” tambahnya.
Lebih lanjut, AHY menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN siap bergerak cepat setiap kali ada laporan terkait aktivitas mafia tanah di suatu wilayah. Meskipun status Kabupaten atau Kota Lengkap menjadi salah satu solusi, AHY menyatakan bahwa penanganan mafia tanah tidak hanya terbatas pada daerah yang telah memiliki status tersebut. “Kami terbuka terhadap semua laporan dari masyarakat. Jika ada masalah, kami segera menindaklanjuti dengan tegas. Status Kabupaten atau Kota Lengkap memang mengurangi risiko, tetapi kita harus tetap waspada,” tuturnya.
AHY juga menegaskan bahwa status lengkap pada suatu kota atau kabupaten tidak akan sepenuhnya menghilangkan mafia tanah. “Selalu ada kemungkinan munculnya oknum yang mencoba memanfaatkan celah. Namun, dengan adanya status lengkap, potensi terjadinya penyerobotan tanah dapat diminimalisir secara signifikan,” ujarnya.
Kementerian ATR/BPN baru saja menggelar Deklarasi 46 Kabupaten/Kota Lengkap yang tersebar di 23 provinsi di seluruh Indonesia pada Selasa (8/10). Deklarasi ini merupakan bagian dari program nasional yang bertujuan untuk menciptakan sistem pertanahan yang lebih tertata dan terintegrasi. Dengan status lengkap, seluruh bidang tanah di suatu wilayah telah terpetakan dan didokumentasikan dengan baik, sehingga memudahkan proses pengelolaan tanah serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Keberadaan Kabupaten atau Kota Lengkap juga memberikan sejumlah manfaat lainnya. Di antaranya, meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam memiliki tanah, memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan penataan wilayah dan penyusunan kebijakan yang sesuai dengan perkembangan wilayah, serta mendukung transformasi digital dalam pelayanan publik. Salah satu keuntungan terbesar adalah semakin kecilnya ruang gerak bagi mafia tanah.
Dengan penataan tanah yang lebih baik dan kepastian hukum yang semakin kuat, AHY optimistis bahwa upaya pemerintah dalam memberantas mafia tanah akan terus menunjukkan hasil positif. “Kami akan terus bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memastikan bahwa mafia tanah tidak lagi memiliki kesempatan untuk merugikan masyarakat dan negara,” pungkasnya.
Dengan deklarasi tersebut, diharapkan langkah-langkah yang telah diambil oleh Kementerian ATR/BPN dapat memberikan dampak nyata dalam mewujudkan kepastian hukum serta melindungi hak-hak masyarakat atas tanah mereka.
