Selain keterbatasan waktu, persoalan anggaran turut menjadi kendala. Menurut Muhadjir, penambahan jumlah jemaah secara otomatis membutuhkan biaya tambahan.
Sementara itu, proses penambahan anggaran harus melalui pembahasan bersama DPR.
“Pertama masalah pembiayaan. Karena itu kalau untuk menambah itu harus ada dana tambahan yang untuk prosesnya harus melalui rapat DPR. Dan itu tidak mungkin,” katanya.
Dalam persidangan, Muhadjir juga mengungkap bahwa gagasan pengalihan kuota tersebut kemudian muncul dari Forum SATHU (Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah). Permohonan pengalihan sempat diproses oleh pemerintah.
Namun, rencana tersebut akhirnya tidak berlanjut setelah Pemerintah Arab Saudi menolak permohonan pengalihan tambahan kuota tersebut.
Baca juga: Skandal Korupsi Kuota Haji 2024: Dugaan Korupsi 1 Triliun
Kesaksian Muhadjir menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan saksi dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan sejumlah pihak lainnya.
