Ia menilai pernyataan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap integritas negara.
Namun, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi justru mengkritik keras, menyebutnya sebagai politik fitnah yang berbahaya bagi demokrasi.
Menteri HAM Natalius Pigai turut menilai pernyataan itu berpotensi melanggar hak asasi manusia.
Pernyataan tersebut kemudian dibantah Partai Ummat yang mengacu pada jaminan kebebasan berpendapat dalam konstitusi.
Pemerintah memastikan tengah mengkaji langkah hukum berdasarkan Undang-Undang ITE dan KUHP.
Proses penyelidikan disebut masih berlangsung, dengan kemungkinan pelaporan ke aparat penegak hukum jika ditemukan bukti kuat.
Kasus ini mencuat di tengah dinamika politik menuju Pemilu 2029.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk lebih bijak menyaring informasi dan tidak mudah mempercayai konten yang belum terverifikasi demi menjaga persatuan nasional.
