Artinya, siswa dapat masuk kapan saja tanpa menunggu tahun ajaran baru, serta menyelesaikan pendidikan sesuai kecepatan belajar masing-masing.
Meski demikian, kurikulum yang digunakan tetap merujuk pada Kurikulum Nasional dan menghasilkan ijazah setara sekolah umum.
Pada tahap awal, 100 sekolah mulai beroperasi pada 2025.
Sebanyak 63 lokasi telah memulai proses matrikulasi pada 14 Juli, sedangkan 37 lainnya akan menyusul akhir bulan ini.
Pulau Jawa menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak, yakni 48 lokasi, diikuti Sumatera (22), Sulawesi (15), serta wilayah lain seperti Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, dan Papua.
Total kapasitas peserta didik tahap pertama mencapai 9.755 siswa.
Program ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam menciptakan akses pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan merata di seluruh Indonesia.
