Selain itu, Khalilur menyinggung perkara hukum yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.
Ia menilai kasus tersebut menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum karena melibatkan sosok yang sebelumnya dikenal menangani sejumlah perkara korupsi besar.
Oleh sebab itu, proses hukum diminta berjalan secara terbuka, profesional, dan tanpa perlakuan istimewa.
Khalilur turut mengapresiasi masukan dari kalangan akademisi terkait pentingnya transparansi dalam penanganan perkara.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi salah satu cara untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Di akhir pernyataannya, Khalilur menegaskan bahwa rekonsiliasi antarlembaga negara perlu dibangun di atas prinsip kebenaran dan keadilan.
Baca juga: Prabowo Ingatkan Polri Jangan Cepat Puas, Tantangan Kejahatan Makin Berat
Ia menilai penegakan hukum yang objektif, kepentingan bangsa di atas kepentingan institusi, serta transparansi merupakan syarat utama untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
