Namun hingga kini, belum ada informasi resmi mengenai siapa saja tokoh yang disiapkan untuk menggantikan posisi-posisi tersebut.
Menanggapi isu tersebut, Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi memberikan pernyataan singkat.
Ia menegaskan bahwa pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden sepenuhnya.
“Itu hak prerogatif Presiden,” ujar Budi Arie saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (8/9/2025).
Sinyal reshuffle ini menimbulkan berbagai spekulasi politik, terutama menyangkut arah kebijakan dan komposisi kabinet pemerintahan Prabowo ke depan.
Apalagi, momen ini berdekatan dengan 100 hari kerja pertama Presiden setelah dilantik secara resmi.
Jika benar terjadi, perombakan kabinet ini bisa menjadi langkah strategis dalam memperkuat kinerja pemerintahan di awal masa jabatan Presiden Prabowo.
