Praktik semacam itu, menurutnya, pernah terjadi pada masa lampau dan tidak boleh terulang.
Proses hukum harus berjalan transparan agar kepercayaan publik terhadap Kementerian Keuangan tetap terjaga.
Purbaya menambahkan, keadilan menjadi prinsip utama yang harus dipegang.
Jika pegawai terbukti melakukan pelanggaran, maka harus menerima konsekuensi sesuai aturan.
Sebaliknya, apabila tidak terbukti, mereka wajib dipulihkan nama baiknya dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang.
Kementerian Keuangan berkomitmen terus memperbaiki tata kelola melalui digitalisasi layanan, rotasi jabatan, serta penguatan sistem pelaporan gratifikasi.
Langkah itu diharapkan mampu menutup ruang korupsi di sektor pajak dan kepabeanan.
Kasus OTT ini menjadi ujian serius bagi reformasi lembaga keuangan negara.
Publik menanti langkah konkret pemerintah untuk membersihkan aparatnya sekaligus memastikan penerimaan negara tidak terganggu.
Baca juga:Â Menko AHY dan Menkeu Purbaya Komitmen Cari Solusi Terbaik Restrukturisasi Keuangan KCJB
Dengan penegakan hukum yang tegas dan adil, kepercayaan masyarakat diharapkan dapat kembali menguat.
