TAJUKNASIONAL.COM Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur mendesak pemerintah provinsi melakukan pembenahan menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperbaiki kinerja perusahaan daerah yang dianggap belum maksimal dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam pendapat akhir fraksi, Demokrat menilai evaluasi administratif saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di tubuh BUMD.
Mereka meminta Gubernur Jawa Timur melakukan evaluasi total terhadap jajaran direksi dan komisaris, terutama bagi pihak yang dinilai gagal memenuhi target perusahaan.
Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD Jatim, Miseri Efendy, mengatakan sejumlah BUMD non-perbankan di Jawa Timur mengalami penurunan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan sistemik dalam pengelolaan perusahaan daerah.
“Penataan ulang direksi dan dewan komisaris harus dilakukan secara profesional melalui panitia seleksi yang transparan dan akuntabel. Jangan sampai BUMD hanya menjadi tempat penampungan jabatan,” ujar Miseri, Rabu (6/5/2026).
Ia menilai penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) selama ini belum berjalan efektif.
Di lapangan, Demokrat menemukan masih banyak persoalan berupa inefisiensi, lemahnya pengelolaan usaha, hingga minimnya inovasi dalam pengembangan bisnis daerah.
Baca juga: Dengarkan Aspirasi Rakyat, Demokrat Komitmen Perjuangkan Kesejahteraan Buruh
Fraksi Demokrat juga meminta pemerintah provinsi memanfaatkan kewenangan sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2025.
