TAJUKNASIONAL.COM Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkirakan kebutuhan anggaran penanganan infrastruktur pascabencana di Sumatra mencapai Rp73,98 triliun untuk periode 2025–2029.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa alokasi tersebut telah dibahas bersama Bappenas sebagai bagian dari rencana pemulihan jangka menengah.
Dari total kebutuhan anggaran tersebut, sebesar Rp4,87 triliun akan digunakan untuk fase tanggap darurat, sementara Rp69,10 triliun dialokasikan bagi tahap rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur terdampak.
Menurut Dody, perencanaan ini dirancang untuk memastikan proses pemulihan berjalan sistematis dan berkelanjutan dalam empat tahun ke depan.
Secara rinci, Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan kebutuhan anggaran terbesar, yakni Rp39,59 triliun.
Disusul Sumatra Utara sebesar Rp17,35 triliun dan Sumatra Barat Rp17,03 triliun.
Besarnya kebutuhan tersebut mencerminkan tingkat kerusakan infrastruktur yang cukup signifikan di tiga provinsi tersebut.
Kementerian PU juga melaporkan sejumlah progres penanganan yang telah dicapai.
Baca juga:Â Profil Dody Hanggodo Menteri PU Sekarang, Sang Teknokrat Ulung Kenyang Pengalaman
Pada sektor layanan dasar, pemulihan air baku dan air bersih telah mencapai 71 persen, dengan 153 dari 176 unit Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) kembali beroperasi atau sekitar 87 persen.
