[BERITA UTAMA] DPR dan Pemerintah Bentuk Langkah Terpadu untuk Antisipasi Gelombang PHK di Sejumlah Industri

TAJUKNASIONAL.COM DPR bersama pemerintah dan perwakilan organisasi buruh memperkuat koordinasi guna mengantisipasi potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengancam sejumlah sektor industri.

Pertemuan tersebut digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (26/6/2026), dengan fokus memetakan perusahaan yang berisiko melakukan PHK serta menyusun langkah mitigasi.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat koordinasi dilakukan untuk menyamakan langkah antara pemerintah, DPR, dan serikat pekerja dalam menghadapi persoalan ketenagakerjaan.

Menurutnya, Satgas Mitigasi PHK akan menggelar pertemuan secara rutin agar penanganan terhadap potensi PHK dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.

Rapat tersebut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga menjabat Ketua Satgas Mitigasi PHK, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, perwakilan Desk Ketenagakerjaan Polri, serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal.

Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah saat ini tengah memetakan perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan PHK beserta faktor penyebabnya.

Baca juga: Dasco Gerak Cepat Respons Ancaman PHK 55 Ribu Buruh, Langsung Hubungi Dirut Pertamina

Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penyelamatan agar pemutusan hubungan kerja dapat diminimalkan.