TAJUKNASIONAL.COM Pemerintah menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap menjadi instrumen utama untuk menjaga stabilitas harga pangan dan melindungi daya beli masyarakat di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Langkah ini dilakukan untuk meredam dampak tekanan ekonomi global, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan warga di wilayah perdesaan.
Perhatian publik terhadap isu tersebut meningkat setelah pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai masyarakat desa yang “tidak pakai dolar” ramai diperbincangkan di media sosial.
Sejumlah pihak menilai pelemahan rupiah tetap dapat memicu kenaikan harga bahan pokok karena berkaitan dengan impor, biaya distribusi, dan produksi pangan.
Menanggapi hal itu, pemerintah memastikan fluktuasi kurs tidak otomatis menyebabkan lonjakan harga pangan secara menyeluruh.
Negara disebut masih memiliki berbagai instrumen fiskal untuk menahan dampak gejolak global agar tidak langsung dirasakan masyarakat.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan APBN 2026 akan difokuskan untuk menjaga konsumsi domestik sekaligus memperkuat perlindungan sosial.
Belanja negara diarahkan pada subsidi energi, bantuan pangan, hingga penguatan ketahanan pangan nasional.
Pemerintah menyiapkan anggaran subsidi sekitar Rp318 triliun yang mencakup BBM, LPG 3 kilogram, listrik, pupuk, bantuan sosial, hingga operasi pasar.
Baca juga: Ketua Komisi III DPR RI Tegaskan MBG Masuk APBN, “Seluruh Fraksi Bulat”, Tinggal Pengawasan
Kebijakan itu diharapkan mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok meski tekanan ekonomi global meningkat.
