Akibat kondisi tersebut, sebagian calon peserta didik akhirnya tidak dapat diterima di sekolah yang diinginkan meskipun masih berada dalam wilayah zonasi yang sama.
Mereka kemudian diarahkan untuk mendaftar ke sekolah lain yang masih memiliki kuota.
“Karena keterbatasan tempat untuk sekolah-sekolah yang dianggap favorit yang menjadi rebutan. Selalu problemnya itu,” kata Pramono.
Ia menambahkan, pemerintah memahami harapan masyarakat agar anak-anak mereka bisa bersekolah di institusi pendidikan yang diinginkan.
Namun, keterbatasan kapasitas sekolah negeri masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya dapat diatasi.
Untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat, Pramono memastikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.
Pembahasan tersebut diharapkan dapat menghasilkan evaluasi sekaligus solusi agar pelaksanaan SPMB pada tahun-tahun mendatang berjalan lebih baik, transparan, dan mampu mengakomodasi kebutuhan calon peserta didik secara lebih optimal.
