TajukNasional Pemerintah bersama DPR telah berkoordinasi untuk menanggapi aspirasi masyarakat terkait distribusi gas LPG 3 Kg.
Hasilnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer gas LPG 3 Kg yang sebelumnya sempat dihentikan.
“Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan gas LPG 3 Kg sambil menertibkan pengecer menjadi agen sub pangkalan secara parsial,” ujar Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, kepada wartawan pada Selasa (4/2).
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta kementerian terkait untuk memastikan harga LPG 3 Kg yang dijual pengecer tetap terjangkau bagi masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya ketertiban dalam sistem distribusi gas subsidi ini.
Sebelumnya, pemerintah telah memangkas penyaluran LPG 3 Kg hanya sampai tingkat pangkalan, sehingga masyarakat harus membeli langsung ke pangkalan resmi.
Kebijakan ini menuai sorotan dari anggota DPR di Senayan, Jakarta, karena menyulitkan masyarakat yang terbiasa membeli gas di pengecer atau warung kecil.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah adanya kelangkaan LPG 3 Kg di masyarakat. Ia menegaskan bahwa volume kebutuhan LPG dari tahun 2024 ke 2025 tidak mengalami perubahan.
“Kelangkaan LPG itu sebenarnya tidak ada. Kebutuhan LPG tetap sama dan kami sudah menyiapkan pasokannya,” ujar Bahlil di Bogor, Minggu (2/2).
Pemerintah juga sedang merancang regulasi agar status pengecer bisa ditingkatkan menjadi pangkalan resmi. Hal ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan harga yang sesuai dengan subsidi yang diberikan pemerintah.
Sementara itu, Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memastikan subsidi LPG 3 Kg tepat sasaran.
“Kami hanya ingin merapikan sistem agar subsidi benar-benar diterima oleh mereka yang berhak. Kebijakan ini bukan untuk mempersulit masyarakat,” jelasnya di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2).