Tajukpolitik – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengkritik usulan penghapusan jabatan gubernur yang yang dilontarkan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
“Jangan setiap muncul gagasan lantas menjadi keputusan tanpa kajian akademik yang mendalam,” tegasnya, Senin (6/2).
Haedar menilai penghapusan jabatan seperti gubernur itu merupakan satu bagian upaya mereformasi sistem pemerintahan. Di mana dampaknya bisa luas dan menyangkut kepentingan masyarakat banyak.
“Kita harus belajar dari masa reformasi soal (usulan penghapusan jabatan gubernur) seperti ini,” ujarnya.
Ia membeberkan saat reformasi Indonesia bergulir tahun 1998 silam, terjadi gelombang yang mengakibatkan perubahan besar tatanan sosial maupun ekonomi bangsa. Namun yang patut dicatat, tambah Haedar, berbagai perubahan akibat gelombang reformasi itu, tidak semuanya membawa air yang bersih atau hal yang positif.
“Jadi kalau sekarang muncul usulan perubahan sistem pemerintahan atau ketatanegaraan seperti penghapusan jabatan gubernur itu, lebih baik dibahas setelah Pemilu 2024 selesai. Kami berharap para elit bangsa saat ini bersama-sama fokus mengawal dulu jalannya Pemilu 2024 agar lancar,” jelasnya.
Haedar pun meminta seluruh komponen bangsa, tak hanya eksekutif dan legislatif, berfokus mengamankan agenda besar pemilu 2024 yang diperkirakan lebih ramai seiring bermunculannya partai-partai baru.
“Jadi terkait hal-hal yang ingin direformasi (seperti jabatan gubernur) itu, silahkan diagendakan dan dibahas setelah pemilu,” ujarnya.
Ia juga menambahkan agenda-agenda terkait reformasi seperti jabatan kepala daerah, juga musti mengedepankan semangat kolektif kebangsaan. Bukan karena kemauan satu dua kelompok kepentingan.
“Untuk sekarang ini (jelang pemilu 2024), hindari hal-hal yang malah membuat kita jadi kontrapoduktif , jauhkan ide-ide yang membuat masyarakat terpecah belah lagi,” harapnya.
