TAJUKNASIONAL.COM Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan.
Di tengah kritik publik yang belum mereda, kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur Palakka, justru menilai para pengkritik ikut membesarkan nama Jokowi dan Gibran di panggung politik.
Pernyataan Dedy tersebut muncul ketika persoalan dokumen pendidikan keduanya masih menuai perhatian. Alih-alih meredakan perdebatan dengan penjelasan baru mengenai substansi polemik, Dedy menyoroti dampak kritik terhadap popularitas politik Jokowi dan putranya.
Melalui akun X, Dedy menyebut nama Jokowi tetap besar karena para pengkritik terus menggali informasi terkait ijazahnya.
“Nama @jokowi besar karena para ‘haters’ masih bersemangat menggali-gali informasi yang sudah ditetapkan SAH oleh lembaga-lembaga demokrasi,” tulis Dedy, dikutip Sabtu (17/10/2026).
Kader PSI Sebut Kritik Justru Besarkan Nama Gibran
Dedy juga menganggap Gibran mengalami situasi serupa. Menurutnya, sorotan terhadap dokumen pendidikan Wakil Presiden itu justru membuat namanya semakin dikenal masyarakat.
“Nama @gibran_tweet juga sama, ia dibesarkan oleh para ‘haters’ yang kelihatannya sama bersemangatnya ketika mereka membesarkan nama Jokowi,” ujarnya.
Dedy bahkan menyindir politisi lain yang dinilainya tidak mampu menarik perhatian pengkritik seperti Jokowi dan Gibran.
“Kasihan sama nama-nama politisi lain, mereka bahkan GAGAL menghasilkan haters sebagai corong atau juru bicara bersemangat mereka,” imbuhnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan cara kubu pendukung memandang kritik terhadap Jokowi dan Gibran sebagai sesuatu yang dapat meningkatkan eksposur politik. Namun, perhatian publik tidak otomatis menunjukkan peningkatan dukungan maupun menjawab pertanyaan substantif yang berkembang mengenai dokumen pendidikan.
Jokowi Sebut Polemik Ijazah sebagai Operasi Politik
Di tengah perdebatan itu, Jokowi sebelumnya menyebut polemik ijazah yang menyeret dirinya dan Gibran sebagai bagian dari operasi politik. Ia menduga ada pihak yang menunggangi persoalan tersebut untuk menurunkan reputasi politik keduanya.
“Sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi. Jadi menjadi ramai sekali,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (16/10/2026), sebagaimana diberitakan detikNews.
Jokowi juga tidak menutup kemungkinan bahwa polemik tersebut dapat mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan lain. Ketika ditanya apakah operasi politik itu menyasar dirinya atau Gibran, ia menjawab bahwa keduanya bisa menjadi sasaran.
“Bisa saja, sekali lagi operasi politik untuk down grade reputasi politik seseorang. Dua-duanya bisa,” ujarnya.
Meski menilai polemik tersebut bermuatan politik, Jokowi mengaku tidak terlalu terbebani. “Buat saya ya biasa saja,” katanya.
Polemik Pendidikan Gibran Belum Menghentikan Kritik
Persoalan pendidikan Gibran sebelumnya juga menjadi pokok gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Pada 6 Oktober 2026, MK menolak permohonan terkait kelayakan Gibran sebagai Wakil Presiden.
