TAJUKNASIONAL.COM Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menduga polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditunggangi kepentingan politik tertentu.
Namun, partai tersebut belum mengungkap pihak yang dituding berada di balik persoalan yang kembali menjadi sorotan publik itu.
Ketua DPP PSI Bestari Barus menyatakan dugaan keterlibatan kekuatan politik dalam polemik ijazah Gibran cukup kuat.
Meski demikian, ia menegaskan keyakinannya bahwa koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran tetap solid.
“Dugaan kami keras ini ditunggangi oleh kepentingan, kekuatan, kepentingan politik tertentu untuk tujuan tertentu yang di mata kami sangat jelas apa tujuannya. Namun, kami meyakini bahwa koalisi Pak Prabowo-Gibran ini kuat,” kata Bestari kepada Republika, Jumat (16/10/2026).
Pernyataan tersebut menempatkan PSI pada posisi membela soliditas koalisi pemerintahan di tengah polemik yang menyangkut dokumen pendidikan Gibran. Namun, dugaan mengenai adanya kepentingan politik di balik isu tersebut masih merupakan penilaian pihak PSI dan belum disertai pengungkapan identitas pihak yang dimaksud.
PSI Sebut Polemik Ijazah Gibran Ditunggangi Kepentingan Politik
Bestari bahkan menggunakan istilah keras untuk menggambarkan pola politik yang menurutnya mungkin terjadi apabila dugaan tersebut terbukti benar.
“Ini menduga sangat bahwa tidak mungkin tidak ditunggangi oleh kekuatan politik tertentu, itu ditunggangi oleh kekuatan politik tertentu lah, hanya saja bila mana itu benar maka saya menyatakan bahwa itu model berpolitik kebanci-bancian aja,” ujarnya.
Meski melontarkan tudingan tersebut, Bestari tidak menyebut nama partai, tokoh, ataupun kelompok yang diduga memiliki kepentingan dalam polemik ijazah Gibran.
Ia hanya menyatakan adanya indikasi bahwa persoalan tersebut tidak berdiri sendiri dan berkaitan dengan dinamika politik.
Pernyataan itu pun belum menjelaskan bukti spesifik yang mendasari dugaan PSI. Karena itu, klaim mengenai adanya pihak yang menunggangi polemik perlu dipahami sebagai pandangan politik Bestari, bukan fakta yang telah terverifikasi secara independen.
PSI Yakin Koalisi Prabowo-Gibran Tidak Terganggu
Di tengah polemik tersebut, PSI menegaskan bahwa koalisi pemerintahan tidak semestinya terpengaruh oleh persoalan yang dinilai tidak mengganggu keberlangsungan pemerintahan.
Bestari menyebut Presiden Prabowo sebagai pemimpin koalisi sekaligus menekankan bahwa hubungan politik antara Prabowo dan Gibran tetap kuat.
“Koalisi itu kan pimpinannya Pak Prabowo sebagai Presiden. Koalisi Prabowo-Gibran ini kan dipimpin oleh Pak Prabowo,” kata Bestari.
Ia juga menyatakan PSI meyakini koalisi pemerintahan tetap solid dan tidak mudah terganggu oleh polemik yang berkembang.
“Karena kita meyakini bahwa koalisi ini sangat kuat dan tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak penting, karena di belakangnya kami menduga ada kepentingan politik tertentu dari pihak-pihak tertentu,” ujarnya.
Polemik Ijazah Gibran Kembali Jadi Sorotan
Polemik dokumen pendidikan Gibran terus menjadi bahan perdebatan di ruang publik.
Dalam situasi tersebut, pernyataan PSI menambah dimensi politik karena partai itu mengaitkan polemik dengan dugaan kepentingan tertentu, sembari menegaskan dukungannya terhadap koalisi pemerintahan.
Namun, PSI belum membeberkan pihak yang dimaksud maupun bukti yang mendukung dugaan tersebut.
Di sisi lain, penilaian bahwa isu itu tidak penting bagi pemerintahan merupakan pandangan politik partai, bukan berarti persoalan yang diperdebatkan masyarakat otomatis selesai.
Perkembangan polemik ini masih bergantung pada informasi dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Untuk menjaga akurasi, dugaan adanya kepentingan politik perlu dibedakan dari fakta mengenai dokumen pendidikan Gibran dan proses kelembagaan yang berkaitan dengannya.
