TAJUKNASIONAL.COM Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo merespons operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.
Ganjar menyatakan partainya telah berulang kali mengingatkan kader untuk menjaga integritas, tetapi kasus tersebut kembali menyoroti persoalan kepatuhan terhadap peringatan internal partai.
Hamenang merupakan kader PDIP yang terjaring OTT KPK pada Kamis (15/10/2026). Dalam perkara ini, KPK mendalami dugaan penerimaan uang terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Klaten serta dugaan suap kepada pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah untuk pengurusan audit keuangan daerah.
Ganjar mengatakan, DPP PDIP telah mengingatkan para kader mengenai konsekuensi hukum dan sanksi partai apabila mereka melanggar aturan.
“DPP PDI Perjuangan berkali-kali mengingatkan kepada seluruh kader untuk menjaga integritas. Namun, jika mereka melanggar maka risiko hukum dan sanksi partai akan menanti,” kata Ganjar kepada wartawan, Jumat (16/10/2026).
Ganjar Sebut PDIP Sudah Beri Peringatan Sejak Maret
Ganjar menjelaskan, setelah OTT terhadap Hamenang, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto kembali mengingatkan kepala daerah dari partainya agar menjaga integritas. Menurut Ganjar, PDIP bahkan telah memberikan surat peringatan sejak Maret 2026.
Ia menambahkan, partai masih terus mengingatkan sejumlah kepala daerah karena menerima banyak laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran.
“Dan kami masih mengingatkan kembali soal ini kepada beberapa kepala daerah (kada). Karena banyak laporan yang masuk,” ujarnya.
Pernyataan Ganjar menunjukkan bahwa pengawasan internal terhadap kader dan kepala daerah menjadi persoalan yang terus dihadapi PDIP. Namun, adanya peringatan berulang juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan tindak lanjut partai terhadap laporan yang diterima.
Ganjar tidak merinci jumlah laporan, nama kepala daerah yang dilaporkan, maupun bentuk tindak lanjut yang telah dilakukan PDIP terhadap laporan tersebut.
KPK Dalami Dugaan Suap dan Pengadaan Barang dan Jasa
KPK melakukan OTT pada Kamis (15/10/2026) dan mengamankan 19 orang untuk dimintai keterangan. Pada Jumat (16/10/2026), sebanyak 10 orang masih menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Sembilan orang di antaranya dibawa dari Klaten ke Jakarta menggunakan kereta, termasuk Hamenang dan Kepala BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah. Satu orang lainnya diamankan di Jakarta.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penyidik turut menyita uang sekitar Rp1,9 miliar sebagai barang bukti. Penyidik juga mengamankan sebuah tong berwarna biru yang diduga digunakan untuk menyimpan uang terkait dugaan penerimaan tersebut.
“Ember atau tong tersebut diduga yang digunakan Bupati untuk menampung atau untuk menyimpan dugaan penerimaan-penerimaan uang,” kata Budi.
