TAJUKNASIONAL.COM Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mendorong integrasi data pertanahan, tata ruang, dan nilai tanah untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta mengatasi persoalan pengelolaan wilayah.
Gagasan tersebut disampaikan Ossy saat menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional Pertanahan yang digelar Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) secara daring, Kamis (8/10/2026). Seminar tersebut membahas peran profesi penilai dalam menyelesaikan persoalan tata ruang, kesenjangan data nilai tanah, dan implementasi kebijakan satu peta (One Map Policy).
Ossy menjelaskan, data mengenai hak atas tanah, pemanfaatan ruang, dan nilai ekonomi tanah masih kerap dikelola melalui sistem yang terpisah. Padahal, seluruh informasi tersebut berkaitan dengan bidang tanah yang sama dan diperlukan untuk menghasilkan gambaran kondisi pertanahan secara menyeluruh.
“Dari One Map menjadi One Parcel, dan kemudian menjadi One Integrated Land Information Ecosystem,” ujar Ossy.
Menurutnya, perubahan aksesibilitas, pembangunan infrastruktur, aktivitas ekonomi, serta kebijakan tata ruang dapat memengaruhi nilai ekonomi tanah meskipun lokasi dan luas bidangnya tidak berubah. Karena itu, penilaian tanah perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang membentuk nilai suatu kawasan, bukan semata-mata harga per meter persegi.
Dalam konteks tersebut, profesi penilai dinilai berperan penting dalam menjelaskan dinamika nilai tanah dan dampak pembangunan terhadap perkembangan wilayah. Data yang terintegrasi juga dapat membantu pemerintah memahami konsekuensi ekonomi dari keputusan tata ruang serta merumuskan kebijakan yang lebih tepat.
Ossy mengingatkan, pemisahan basis data berpotensi menghambat pemanfaatan informasi pertanahan secara optimal. Integrasi diperlukan agar informasi mengenai kepemilikan, peruntukan ruang, dan perkembangan nilai ekonomi tanah dapat saling terhubung.
Seminar tersebut turut menghadirkan Direktur Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan RI, Erawati, yang membuka kegiatan. Peserta berasal dari berbagai kementerian/lembaga, anggota MAPPI, serta perwakilan pemerintah daerah.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
