TAJUKNASIONAL.COM Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat kehadiran negara melalui berbagai program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam pidato pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Prabowo memaparkan capaian pemerintah di bidang kesehatan, perlindungan sosial, hingga penyediaan hunian layak.
Salah satu program yang disoroti adalah Cek Kesehatan Gratis (CKG). Prabowo menyebut layanan tersebut telah menjangkau 108 juta orang sejak program dijalankan.
“Program cek kesehatan gratis (CKG) telah menjangkau 108 juta orang. Pada tahun 2025 tercatat 70,2 juta peserta dan sampai akhir bulan Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta dengan sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode. Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi,” ucap Presiden.
Menurut Prabowo, layanan CKG saat ini tersedia di 10.255 Puskesmas yang tersebar di 38 provinsi.
Pemerintah juga melakukan pembangunan dan peningkatan 66 rumah sakit umum daerah, khususnya untuk memperkuat pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Selain itu, pemerintah telah mengoperasikan 20 rumah sakit umum daerah baru. Negara juga menanggung penuh iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,8 juta masyarakat yang tergolong tidak mampu.
“Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia,” kata Prabowo.
Digitalisasi Bansos Terus Diperluas
Dalam sektor perlindungan sosial, pemerintah mendorong digitalisasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan transparansi penyaluran bantuan.
Prabowo menyampaikan, digitalisasi pendaftaran Program Keluarga Harapan (PKH) telah diterapkan di 153 kabupaten/kota pada 38 provinsi. Lebih dari tiga juta keluarga telah terdaftar melalui sistem tersebut.
Sebelumnya, masyarakat kurang mampu harus mengeluarkan biaya untuk perjalanan, pengurusan dokumen, fotokopi, hingga kehilangan waktu bekerja. Kini, proses pendaftaran dapat dilakukan secara gratis.
“Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat mengeluarkan waktu 75 sampai 200 hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam,” jelasnya.
Prabowo mengatakan digitalisasi perlindungan sosial akan terus diperluas, termasuk untuk berbagai program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan subsidi.
