TAJUKNASIONAL.COM Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Prasetyo Purbo Nurcahyo membantah tuduhan yang menyebut dirinya menawarkan uang sebesar Rp50 juta kepada mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdimaludin, menjelang aksi demonstrasi mahasiswa pada 15 Juni 2026.
Bantahan tersebut disampaikan menyusul mencuatnya hasil investigasi internal Universitas Bung Karno yang menyebut adanya dugaan tawaran dana agar lokasi demonstrasi dipindahkan dari kawasan Istana Merdeka ke Gedung DPR RI.
“Keterangan tersebut tidak benar,” ujar Prasetyo saat dikonfirmasi, Selasa (30/6/2026).
Prasetyo menegaskan pertemuannya dengan Abdimaludin sehari sebelum aksi unjuk rasa hanya sebatas koordinasi teknis mengenai pelaksanaan demonstrasi yang akan berlangsung di wilayah hukum Jakarta Pusat.
Baca Juga: Polemik BEM FH UBK, PSI Bela Keras Tuduhan yang Menyeret Gibran
“Saya hanya mengonfirmasi untuk kegiatan aksi unjuk rasa esok hari (15 Juni) saja. Hanya sebatas itu,” tegasnya.
Menurut Prasetyo, komunikasi dengan mahasiswa yang hendak menggelar aksi merupakan hal yang lazim dilakukan sebagai bagian dari koordinasi pengamanan.
Ia juga menyebut telah beberapa kali berkomunikasi dengan Abdimaludin setiap kali mahasiswa UBK berencana menggelar demonstrasi.
Saat ditanya mengenai isi pembicaraan dalam pertemuan tersebut, Prasetyo kembali menegaskan bahwa pembahasannya hanya menyangkut pelaksanaan aksi, tanpa adanya pembicaraan mengenai pemberian dana maupun permintaan memindahkan lokasi demonstrasi.
Ia menjelaskan seluruh kegiatan unjuk rasa yang berlangsung di wilayah Jakarta Pusat memang berada dalam koordinasi Polres Metro Jakarta Pusat.
Selain itu, Prasetyo juga membantah adanya arahan khusus yang melarang mahasiswa berdemo di sekitar Istana Merdeka maupun kawasan Patung Kuda karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman.
“Tidak ada,” jawab Prasetyo saat ditanya mengenai adanya larangan maupun permintaan sterilisasi jalur di sekitar kawasan Medan Merdeka.
Baca Juga: Memanas! PDIP Tuding Ada Campur Tangan Gibran dalam Kasus Pemberian Uang ke BEM FH UBK
Sebelumnya, Tim Investigasi Demo 15 Juni Universitas Bung Karno mengungkap dugaan adanya tawaran uang kepada Ketua BEM FH UBK sebelum aksi berlangsung.
Ketua Tim Investigasi, Eko Suryo S, menyebut Abdimaludin mengaku dihubungi seseorang yang disebut sebagai Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat pada 14 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, menurut hasil investigasi internal kampus, disebutkan terdapat tawaran dana Rp50 juta apabila lokasi demonstrasi dipindahkan ke depan Gedung DPR RI.
Tim investigasi juga mengungkap dugaan adanya tawaran lain senilai Rp70 juta dari oknum berbeda pada hari yang sama. Selanjutnya, pada hari pelaksanaan aksi, Abdimaludin disebut kembali diminta memindahkan lokasi demonstrasi dengan tawaran dana Rp20 juta melalui perantara senior organisasi.
