TAJUKNASIONAL.COM Pemerintah melalui Kementerian Sosial memastikan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada 2026 dilakukan secara penuh tanpa potongan.
Kebijakan ini berlaku untuk program Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang menjadi tulang punggung perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.
Penegasan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi bantuan.
Seluruh penerima manfaat diimbau agar tidak memberikan imbalan dalam bentuk apa pun kepada pihak yang mengatasnamakan penyalur bantuan.
Kemensos menekankan bahwa dana bantuan harus diterima secara utuh sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan.
Jika ditemukan adanya pemotongan atau pungutan liar, masyarakat diminta segera melaporkannya melalui kanal resmi pengaduan.
Selain memastikan penyaluran tanpa potongan, pemerintah juga terus memperbaiki sistem distribusi bansos agar lebih tepat sasaran.
Baca juga: Bansos Triwulan II Mulai Cair April, Pemerintah Pastikan Data Terus Diperbarui
Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu langkah untuk meminimalkan potensi penyimpangan sekaligus mempercepat proses pencairan.
