TAJUKNASIONAL.COM Kenaikan harga elpiji tabung 12 kilogram (kg) di sejumlah wilayah Jabodetabek menjadi sorotan publik. Menanggapi hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kenaikan harga tersebut merupakan hal yang wajar karena termasuk kategori elpiji nonsubsidi.
Menurut Bahlil, elpiji 12 kg memang diperuntukkan bagi masyarakat mampu sehingga mekanisme penetapan harganya mengikuti pasar global. Ia menjelaskan, lonjakan harga liquified petroleum gas (LPG) terjadi akibat terganggunya distribusi energi dunia, salah satunya dipicu konflik di kawasan Timur Tengah.
“Saya mau tanya, kalau nonsubsidi itu untuk orang kaya atau untuk orang susah? Orang mampu kan,” ujar Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/4/2026).
Ia menegaskan bahwa negara tetap hadir untuk seluruh lapisan masyarakat. Namun, dalam implementasinya, pemerintah memprioritaskan bantuan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu, termasuk melalui subsidi energi.
“Negara itu hadir untuk membantu semua rakyat, tetapi prioritasnya itu adalah kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu,” kata Bahlil.
Sementara itu, bagi masyarakat mampu, pemerintah berharap adanya kontribusi dengan menggunakan energi nonsubsidi. Hal ini dinilai sebagai bentuk gotong royong dalam menjaga keberlanjutan subsidi energi nasional.
Baca Juga: Daftar Harga BBM yang Naik Terbaru Khusus Nonsubsidi, Ini Rinciannya!
Bahlil juga memastikan bahwa harga elpiji 3 kg yang merupakan produk bersubsidi tidak mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut, kata dia, merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau yang subsidi (harganya) tetap. Saya hanya bisa menjamin harga subsidi karena itu adalah perintah Presiden dan perintah aturan,” ujarnya.
Sebaliknya, untuk elpiji nonsubsidi seperti tabung 12 kg, harga akan menyesuaikan dengan dinamika pasar global. Oleh karena itu, fluktuasi harga tidak dapat dihindari, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Dalam kesempatan itu, Bahlil juga menyoroti masih adanya masyarakat mampu yang menggunakan elpiji subsidi 3 kg. Ia menilai praktik tersebut tidak tepat sasaran dan dapat mengganggu distribusi subsidi bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
