TAJUKNASIONAL.COM Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu hingga kini masih berlangsung secara informal di kalangan elite partai politik.
Ketua DPR Puan Maharani menyebut komunikasi antar ketua umum partai terus dilakukan guna menyepakati sejumlah poin krusial sebelum masuk pembahasan resmi di parlemen.
Salah satu isu yang mencuat adalah besaran ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengungkapkan terdapat berbagai usulan yang berkembang, mulai dari 5 persen hingga 6 persen.
Menurut Herman, meski belum dibahas secara formal, komunikasi informal antarpartai sudah mengarah pada pemetaan isu-isu strategis.
Selain ambang batas, pembahasan juga mencakup besaran daerah pemilihan atau dapil magnitude yang dinilai berpengaruh terhadap representasi politik di parlemen.
Ia menjelaskan bahwa terdapat beberapa opsi terkait jumlah kursi dalam satu daerah pemilihan, seperti rentang 4 hingga 6 kursi, 4 hingga 8 kursi, atau tetap pada 4 hingga 10 kursi seperti saat ini.
Seluruh opsi tersebut nantinya akan diputuskan melalui mekanisme resmi, baik melalui panitia khusus (pansus), Badan Legislasi, maupun panitia kerja di Komisi II DPR.
Baca juga: NasDem Usul Ambang Batas 7 Persen, Demokrat Nilai 4 Persen Sudah Terlalu Tinggi
Herman menilai waktu pembahasan masih cukup panjang mengingat tahapan Pemilu 2029 diperkirakan baru dimulai pada 2027.
