TAJUKNASIONAL.COM Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto tidak akan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, termasuk bantuan sosial (bansos).
Pernyataan tersebut disampaikan usai pelaksanaan Salat Idulfitri di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya. Gus Ipul menekankan bahwa efisiensi hanya akan difokuskan pada pos belanja yang tidak mendesak.
“Efisiensi itu pada dasarnya untuk hal-hal yang masih bisa ditunda. Tetapi yang menyangkut kepentingan rakyat, pasti tidak akan ada efisiensi,” ujarnya.
Gus Ipul menjelaskan bahwa langkah efisiensi anggaran dilakukan dengan menyisir pengeluaran yang bersifat seremonial atau dapat ditunda. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Baca Juga: Update Bansos Maret 2026: PKH dan BPNT Cair, Begini Cara Cek Nama Penerima
Menurutnya, arahan Presiden jelas agar setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan secara tepat sasaran, terutama di tengah dinamika global yang menuntut kehati-hatian fiskal.
“Yang akan disisir adalah mana yang bisa ditunda, mana yang prioritas, mana yang sifatnya hanya seremoni,” jelasnya.
Bansos Tetap Jadi Prioritas
Gus Ipul memastikan bahwa program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Bantuan sosial, kata dia, justru akan tetap dijaga bahkan berpotensi ditingkatkan jika kondisi membutuhkan.
“Yang menjadi kebutuhan rakyat seperti bantuan sosial dan lain sebagainya tidak akan ada efisiensi. Malah justru jika dibutuhkan, Presiden akan menambah,” tegasnya.
Bansos dinilai sebagai instrumen penting dalam menjaga daya tahan ekonomi masyarakat, terutama kelompok rentan di tengah tekanan ekonomi global.
Baca Juga: AHY Hadiri Penyerahan Bansos di Cilandak, Ajak Perkuat Solidaritas Kemanusiaan
Respons terhadap Tantangan Global
Kebijakan efisiensi anggaran ini juga merupakan respons pemerintah terhadap kondisi global, termasuk tekanan harga energi dan ketidakpastian ekonomi internasional.
Namun demikian, pemerintah memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak akan mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, perlindungan sosial tetap menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik.
