TAJUKNASIONAL.COM Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama pemerintah pusat mendorong penguatan sektor ekonomi kreatif melalui skema pembiayaan yang lebih inklusif.
NTB bahkan disiapkan menjadi daerah percontohan nasional dalam implementasi Kredit Usaha Rakyat atau KUR ekonomi kreatif.
Kesepakatan tersebut muncul dalam pertemuan antara Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dan Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf)/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Teuku Riefky Harsya, di Kantor Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Pertemuan itu membahas berbagai strategi untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kreatif di daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Iqbal didampingi sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi NTB, antara lain Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB H. Ahsanul Khalik, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB Ahmad Nur Aulia, serta Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti.
Iqbal menilai sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi masa depan.
Selain membuka lapangan kerja baru, sektor ini juga dinilai mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi alternatif bagi daerah.
Menurutnya, jika skema pembiayaan ekonomi kreatif dapat berjalan efektif di NTB, model tersebut dapat direplikasi secara nasional.
Ia menegaskan NTB siap menjadi “laboratorium kebijakan” bagi pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia.
Salah satu skema yang dibahas adalah pembiayaan berbasis kekayaan intelektual atau intellectual property (IP).
Melalui mekanisme ini, pelaku usaha kreatif dapat mengakses pembiayaan dengan menjadikan aset tidak berwujud seperti merek, hak cipta, karya digital, atau produk kreatif yang telah terdaftar sebagai faktor pendukung penilaian kredit.
Baca juga: Sport Tourism Sebagai Penggerak, Menekraf: Half Marathon di Malang Dorong Ekonomi Kreatif
Pemerintah juga mendorong kerja sama dengan Bank NTB Syariah sebagai mitra penyaluran pembiayaan di daerah.
