TAJUKNASIONAL.COM Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan jemaah menjadi titik utama dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Di tengah dinamika keamanan kawasan Timur Tengah, pemerintah memilih menyiapkan langkah antisipatif sejak dini agar perjalanan ibadah warga negara Indonesia tetap berjalan aman dan terukur.
Penekanan pada aspek keselamatan ini sejalan dengan perhatian pemerintah terhadap layanan haji dalam beberapa bulan terakhir, termasuk pembinaan petugas dan penguatan koordinasi lintas instansi.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto sangat jelas, yakni memastikan perlindungan maksimal bagi jemaah Indonesia.
“Pesan Presiden satu, fokus beliau adalah ingin memastikan keselamatan jemaah haji. Ini yang paling penting. Jadi, kita menyiapkan berbagai skenario dengan orientasi utama memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji pada bulan April,” jelas Dahnil kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 10 Maret 2026.
Pernyataan Dahnil ini muncul di tengah meningkatnya perhatian pemerintah pada isu layanan dan pengelolaan haji nasional sejak awal masa pemerintahan Prabowo.
Baca Juga: Pemerintah Prediksi 143,9 Juta Perjalanan Mudik Lebaran 2026, AHY Ungkap Jadwal Puncaknya
Menurut Dahnil, pemerintah saat ini terus memantau perkembangan konflik di Timur Tengah sebagai bagian dari penyusunan skenario penyelenggaraan haji.
Ia menegaskan bahwa rencana keberangkatan kloter pertama tetap mengacu pada 22 April 2026, tetapi pelaksanaannya sangat bergantung pada situasi keamanan.
“Apabila tidak ada perubahan skenario atau eskalasi konflik menurun dan hal itu menjamin keselamatan warga negara Indonesia yang berangkat haji, maka pada tanggal 22 April akan menjadi keberangkatan kloter pertama. Namun, arahan Presiden jelas, semua kondisi dan semua skenario harus disiapkan,” tandasnya.
Sikap ini menunjukkan bahwa pemerintah memilih fleksibel dalam penjadwalan, dengan keselamatan sebagai dasar utama pengambilan keputusan.
Selain menyiapkan berbagai opsi teknis, pemerintah juga disebut terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Dahnil mengatakan setiap perkembangan akan dibahas secara serius, termasuk dengan DPR jika diperlukan.
“Kami juga akan membahas berbagai skenario dengan DPR apabila konflik menunjukkan tanda-tanda yang dapat membahayakan jemaah haji kita,” tuturnya.
Langkah ini penting karena penyelenggaraan haji melibatkan banyak aspek, mulai dari transportasi, perlindungan warga negara, hingga kebijakan lintas negara.
Baca Juga: AHY Sebut Kereta Cepat Jakarta–Surabaya Hanya 3 Jam, Pemerintah Siapkan Kajian
Dahnil menjelaskan, sejumlah skenario telah disiapkan pemerintah, mulai dari pemilihan rute penerbangan yang lebih aman hingga opsi penundaan keberangkatan bila situasi dinilai membahayakan.
“Misalnya jika situasi membahayakan keselamatan, maka skenario penundaan bisa saja muncul. Apabila keselamatan warga negara kita terancam, kami akan membicarakannya dengan DPR dan menyesuaikan dengan arahan Presiden,” sambungnya.
