TajukPolitik – Pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto mengkritik respons Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang tidak mampu atasi tambang pasir ilegal Klaten.
Menurutnya, respons Ganjar yang tak berkutik dapat jadi cerminan jika berada di pusat kekuasaan.
“Baru menghadapi mafia level Klaten aja enggak berkutik apalagi yang di pusat kekuasaan. Jangan-jangan malah jadi antek,” katanya dalam unggahannya di akun twitter yang dikutip tajuknasional.com, Rabu, (30/11).
Sebelumnya, Ganjar mengaku telah mengetahui akan hal tersebut. Dia menekankan pentingnya peran penegak hukum.
“Saya tahu, bekingnya gede-gede di sana. Kalau ada bekingannya makanya kita minta dilaporkan pada kita siapa yang ada di belakangnya agar kita tahu mana legal dan ilegal,” ucapnya.
“Setelah itu kita serahkan pada penegak hukum. Maka penegak hukum minta perannya berdiri paling depan karena sudah terkait dengan pelanggaran,” tandas orang nomor satu Jateng ini.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut dicolek di media sosial terkait tambang pasir ilegal di Klaten. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebelumnya mengungkap soal bekingan tambang yang mengerikan.
Ganjar ternyata juga menyebut ada beking besar di sana. Maka ia meminta penegak hukum harus tahu posisinya untuk menegakkan keadilan.
“Saya tahu bekingnya gede-gede di sana. Kalau ada bekingannya makanya kita minta dilaporkan pada kita siapa yang ada di belakangnya agar kita tahu mana legal dan ilegal. Setelah itu kita serahkan pada penegak hukum. Maka penegak hukum minta perannya berdiri paling depan karena sudah terkait dengan pelanggaran,” kata Ganjar di kantornya, Semarang, Senin (28/11).
Ia menjelaskan upaya tindakan terhadap tambang galian C ilegal sudah pernah dilakukan namun ternyata muncul lagi. Tim Puser Bumi yang dibentuk pun menurutnya tidak efektif. Ganjar meminta dukungan masyarakat juga untuk melapor.
“Maka dulu pernah kita bentuk Puser Bumi tapi tidak efektif, sama sekali tidak efektif. Kita kejar terus besok muncul lagi, kejar, muncul lagi. Maka kita minta dukungan dari masyarakat agar bisa melaporkan dan kami minta penegak hukum jangan ragu soal ini. Kalau tidak ini sumber mata air rusak, jalan rusak, tidak ada kontribusi. Kita siap pemerintah memfasilitasi,” ujar Ganjar.
“Dulu saya usul ada tambang rakyat. Galian C diurus rakyat tapi pada tidak mau,” imbuhnya.
